Infografis
Suara.com - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mengungkapkan kemarahannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani karena memotong anggaran biaya operasional untuk tahun 2025 mendatang.
Rentetan protes ini disuarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan sejumlah menteri lainnya saat Rapat Kerja di DPR RI baru-baru ini.
Sri Mulyani sendiri mengatakan suara protes-protes itu sudah sampai ke telinganya, dia bilang pengelolaan anggaran APBN yang menjadi sumber operasional Kementerian dan Lembaga harus dilakukan dengan hati-hati demi menjaga keberlangsungan pembangunan jangka panjang.
"Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan DPD RI di Jakarta pada Selasa (11/6/2024).
Baca Juga: IKN Tak Menarik Minat Investor Asing, Mahfud MD Beri Sindiran Pedas ke Menteri Bahlil
Jawaban Sri Mulyani ini juga untuk merespons apakah akan ada potensi APBN Perubahan pada 2025 mendatang, mengingat penyusunannya dilakukan dimasa transisi ke pemerintahan baru. Diketahui Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2024-2029.
Sri Mulyani menjelaskan APBN Perubahan merupakan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang memberi kewenangan kepada presiden terpilih untuk melakukannya perubahan terhadap APBN yang telah disusun oleh pemerintahan Jokowi untuk 2025.
Apalagi kata dia, APBN 2025 juga akan disusun untuk memenuhi sejumlah janji program yang dicetuskan pemerintah baru, sehingga pengelolaanya juga harus kredibel dan tidak memberatkan APBN itu sendiri.
"Kita juga terus berkoordinasi, komunikasi dengan tim yang disampaikan Pak Prabowo sehingga kita juga coba pahami dan desainnya sesuai dengan yang disampaikan, janji-janji maupun berbagai programnya," ucap Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeluhkan soal anggaran Kemenko Marves kepada Badan Anggaran DPR. Menurut Luhut, anggaran Kemenko Marves yang sangat minim, tetapi pekerjaan dan tugasnya begitu menumpuk.
Baca Juga: Jleb! Belum Ada Investor Asing di IKN, Mahfud MD: Cari Terus Mas Bahlil, Entah Sampai Kapan
Apalagi dari sisi serapan anggaran, bilang dia, Kemenko Marves tercatat sangat tinggi.
"Kami ini terus terang, Kemenko Marves anggarannya sedikit, permintaannya banyak, kerjanya seabrek," ucap Luhut dalam Rapat dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Rabu (5/6/2024).
Mantan Kepala Staf Presidenan ini juga memohon adanya anggaran untuk renovasi kantornya. Sebab, Luhut mengungkapkan, salah satu lantai kantornya sudah rongsok, bahkan sudah seperti gudang.
"Karena kasihan, kalau bapak datang ke kantor saya di lantai 21, itu kaya gudang. Kita mau cari Rp 20 miliar untuk merenovasi, nggak ada," beber dia.
Saking minimnya, Luhut juga sempat menggunakan uang didompetnya untuk membayar hotel saat sedang bertugas.
Dirinya pun bertanya-tanya, mengapa Kementerian yang dia komandoi tak mudah mendapatkan tambahan anggaran. Padahal, Kemenko Marves telah berkontribusi terhadap penerimaan negara.
"Kalian enak saja penerimaan kami bantu dengan Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batubara), segala macam, kalian kasih Rp 20 miliar saja susah. Nggak beres kau, nggak adil menurut saya. Saya berani ngomong itu, saya pikir saya deliver, saya deliver apa yang beyond dari itu," pungkas Luhut.
Senada dengan Luhut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kemurkaannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, usut punya usut ternyata kemarahan Bahlil ini terkait dengan anggaran kementeriannya yang turun drastis pada 2025.
Hal tersebut dikatakan Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Bahlil makin kesal ketika dirinya harus ditugaskan untuk meningkatkan realisasi investasi tetapi anggaran yang diberikan lebih sedikit.
"Ini membuat saya bingung," kata Bahlil.
Bahlil mengungkapkan pada tahun depan, target investasi yang masuk dipatok sebesar Rp1.850 triliun alias naik dari tahun ini yang hanya Rp1.650 triliun.
"Saya minta kepada pimpinan (Komisi VI DPR RI), tolong panggil Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Bappenas (Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa) menjelaskan ini," desaknya.
Jika anggaran kementeriannya dipaksa untuk turun Bahlil juga meminta target investasi yang masuk juga harus lebih rendah pada 2025.
"Jadi saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi saja RKP-nya, dari (target investasi 2025) Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun. Itu rasionalisasi yang saya dan tim buat. Saya tidak mau menjadikan staf saya kambing hitam besok nanti," tuturnya.
"Kita ini mau mendorong pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar dari pada kementeriannya," tegas Bahlil.
Asal tahu saja anggaran Kementerian Investasi pada tahun depan dipatok sebesar Rp681 miliar, anggaran ini jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun 2024 ini yang sebesar Rp1,22 triliun.
