Infografis
Suara.com - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mengungkapkan kemarahannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani karena memotong anggaran biaya operasional untuk tahun 2025 mendatang.
Rentetan protes ini disuarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan sejumlah menteri lainnya saat Rapat Kerja di DPR RI baru-baru ini.
Sri Mulyani sendiri mengatakan suara protes-protes itu sudah sampai ke telinganya, dia bilang pengelolaan anggaran APBN yang menjadi sumber operasional Kementerian dan Lembaga harus dilakukan dengan hati-hati demi menjaga keberlangsungan pembangunan jangka panjang.
"Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan DPD RI di Jakarta pada Selasa (11/6/2024).
Jawaban Sri Mulyani ini juga untuk merespons apakah akan ada potensi APBN Perubahan pada 2025 mendatang, mengingat penyusunannya dilakukan dimasa transisi ke pemerintahan baru. Diketahui Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2024-2029.
Sri Mulyani menjelaskan APBN Perubahan merupakan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang memberi kewenangan kepada presiden terpilih untuk melakukannya perubahan terhadap APBN yang telah disusun oleh pemerintahan Jokowi untuk 2025.
Apalagi kata dia, APBN 2025 juga akan disusun untuk memenuhi sejumlah janji program yang dicetuskan pemerintah baru, sehingga pengelolaanya juga harus kredibel dan tidak memberatkan APBN itu sendiri.
"Kita juga terus berkoordinasi, komunikasi dengan tim yang disampaikan Pak Prabowo sehingga kita juga coba pahami dan desainnya sesuai dengan yang disampaikan, janji-janji maupun berbagai programnya," ucap Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeluhkan soal anggaran Kemenko Marves kepada Badan Anggaran DPR. Menurut Luhut, anggaran Kemenko Marves yang sangat minim, tetapi pekerjaan dan tugasnya begitu menumpuk.
Baca Juga: IKN Tak Menarik Minat Investor Asing, Mahfud MD Beri Sindiran Pedas ke Menteri Bahlil
Apalagi dari sisi serapan anggaran, bilang dia, Kemenko Marves tercatat sangat tinggi.
