Infografis
Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) ke ormas keagamaan bukan sebagai ajang balas budi politik
Menurut dia, pemberian IUP ini berdasarkan sejarah kontribusi yang dilakukan oleh ormas keagaaman selama ini.
"Pemberian IUP ini bukanlah politik balas budi, melainkan pengakuan atas jasa besar mereka dan upaya untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi seluruh masyarakat," ujarnya yang dikutip, dari Instagram resminya @bahlillahadalia, Minggu (9/6/2024).
Bahlil menjelaskan, Sejak masa perjuangan kemerdekaan, ormas seperti NU dan Muhammadiyah telah berperan penting, termasuk mengeluarkan fatwa Jihad saat agresi militer Belanda tahun 1948.
"Atas dasar kontribusi ini, pemerintah merasa mereka layak mengelola sumber daya alam secara inklusif dan berkeadilan," tutur dia.
Namun, dalam proses pemberian IUP ini, Bahlil mengakui memang tidak luput dari kritik. Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi kita semua.
"Ketika izin diberikan kepada konglomerat dan asing, muncul protes keras. Kini, saat izin dibuka untuk ormas keagamaan, kritik yang sama kembali muncul," kata dia.
Sebelumnya Pemerintah telah membolehkan organisasi masyarakat (ormas) untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).
Hal ini sesuai aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Baca Juga: Mundurnya Petinggi OIKN Tak Ganggu Investor, Bahlil: IKN Jalan Terus
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut, tambang yang akan dikelola ormas keagamaan berasal dari hasil penciutan lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
