Infografis
Suara.com - Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi sorotan usai sikap yang diambil para petinggi Muhammadiyah untuk mengalihkan seluruh dananya ke bank syariah yang lain.
Sejak pembentukannya di tahun 2021, BSI telah menuai kontroversi. Lahir dari merger tiga bank syariah milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), BSI dituding berpotensi menciptakan monopoli di industri perbankan syariah Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir pun mengakui bahwa dominasi BSI atas industri perbankan syariah di Tanah Air begitu jelas dan gamblang. Meski demikian dirinya tak mau berpolemik atas situasi itu.
"Saya nggak mau berpolemik dengan isu-isu. Dari pihak Muhammadiyah dan BSI belum bicara ke saya,” kata Erick di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Baca Juga: Ramai-ramai Tarik Uang dari BSI, Ini Beda Bank Syariah dengan Konvensional
Makanya kata Erick dibutuhkan satu bank syariah lainnya yang setara dengan BSI agar bisa menjaga keseimbangan perbankan syariah dan terhindar dari sikap dominasi yang terlalu kuat.
"Sama seperti Bank Muamalat dan BTN kita mau menjadi kesimbangan karena dominasi BSI sangat bagus sekali," katanya.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) memutuskan untuk menarik dana simpanan dan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Keputusan ini diambil berdasarkan memo organisasi per 30 Mei 2024 dan mulai diberlakukan sejak 1 Juni 2024.
Menurut Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Anwar Abbas, terdapat dua alasan utama di balik keputusan ini. Pertama, ketakutan akan konsentrasi dana yang terlalu besar di satu bank.
![Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas temui Panji Gumilang di Rutan Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023). [Suara.com/Yasir]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/08/30/71948-wakil-ketua-umum-mui-anwar-abbas.jpg)
"Penempatan dana Muhammadiyah selama ini terlalu banyak berada di BSI," ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga: Muhammadiyah Hengkang dari BSI? Ini Kata Erick Thohir
Anwar menjelaskan bahwa total simpanan Muhammadiyah di BSI mencapai sekitar Rp 13 triliun. Angka ini terbilang kecil dibandingkan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI yang mencapai Rp 293,24 triliun per April 2024.
Konsentrasi dana yang besar di satu bank dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko bagi Muhammadiyah.
Kedua, Muhammadiyah ingin mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran dana ke berbagai bank syariah.
"Muhammadiyah ingin agar dananya bisa dimanfaatkan untuk membantu UMKM, bukan hanya mengendap di satu bank," kata Anwar.
Dana Muhammadiyah akan dialihkan ke beberapa bank syariah lain, seperti Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, bank syariah daerah, dan bank syariah lain yang telah bekerja sama dengan Muhammadiyah.
Meskipun demikian, BSI menghormati keputusan Muhammadiyah dan berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.
Berdasarkan kinerja keuangan BSI terus menancapkan kukunya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Dengan total aset mencapai Rp358 triliun hingga kuartal I 2024, BSI unggul jauh dibandingkan pesaing terdekatnya.
Dominasi BSI makin terlihat dari pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh pesat, yaitu 10,43% (yoy) mencapai Rp297 triliun yang didominasi oleh dana murah. Dimana tabungan tumbuh 8,75% dan giro tumbuh hingga 10,52%. Pencapaian tersebut pun berhasil membawa posisi BSI berada di peringkat 5 secara nasional dari sisi penghimpunan Tabungan.
Dari sisi intermediasi, penyaluran pembiayaan BSI pada kuartal 1 2024 mencapai Rp247 triliun atau tumbuh 15,89% (yoy). Dari nilai tersebut, sebesar 54,62% disalurkan pada segmen consumer. Kemudian, sebesar 27,81% disalurkan ke segmen wholesale dan 17,56% ke segmen retail.
Pada segmen konsumer sendiri, pembiayaan terbesar disalurkan untuk pembiayaan griya, mitraguna, pensiun, bisnis emas, oto, cicil emas dan hasanah card. Adapun untuk pembiayaan berkelanjutan, BSI telah menyalurkan Rp59,2 triliun yang didominasi oleh sektor UMKM sebesar Rp46,6 triliun, sustainable agriculture Rp4,9 triliun, energi terbarukan Rp0,9 triliun, dan proyek green lainnya sebesar Rp0,6 triliun.
