Infografis
Suara.com - Beredar isu kebijakan Tapera yang disebut akan dipertimbangkan kembali saat pemerintahan baru di bawah presiden terpilih, Prabowo Subianto resmi dijalankan.
Sebagai informasi, kebijakan pemotongan 3 persen upah untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera banyak menuai protes, baik di kalangan pekerja maupun pengusaha. Total, 2,5 persen iuran akan dibebankan kepada pekerja, sementara 0,5 persennya bakal dibayar oleh pengusaha atau pemberi kerja.
Pekerja menganggap pemotongan iuran itu terlalu besar, sementara para pengusaha menyatakan sudah banyak iuran yang dibebankan kepada mereka, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun.
Di tengah kontroversi ini, benarkah Tapera akan dihapus setelah Prabowo Subianto resmi menjadi presiden? Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Ketua Umum Gerindra tersebut soal pembatalan Tapera. Sebaliknya, menteri – menteri dalam Kabinet Joko Widodo menyatakan setuju pada iuran ini.
Baca Juga: Prabowo Subianto Bahas Isu Perdamaian Palestina dengan Presiden Ukraina
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno baru – baru ini menyatakan generasi z tak akan bisa memiliki rumah tanpa bantuan Tapera. Dia mengungkapkan Tapera akan seperti pil pahit yang memang harus diambil.
Sikap skeptis terhadap Tapera justru ditunjukkan oleh Anggota DPR RI fraksi Demokrat, Herman Khaeron yang menilai jika pemerintah harus meninjau ulang kebijakan Tapera yang mewajibkan iuran sebesar 3 persen dari gaji pekerja. Menurutnya, rasa keadilan harus juga diperhatikan.
Hal itu disampaikan Herman dalam diskusi bertajuk "Menelisik Untung Rugi Tapera" di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (30/5/2024). "Langkah terbaik adalah pemerintah meninjau ulang dan kemudian me-review mana yang diterapkan mana yang harus memberikan rasa keadilan, mana pula yang tentu ini harus menjadi mandatory (wajib) gitu," kata Herman.
Ia mengatakan, sebaik-baiknya program pemerintah harus memberikan perhatian buat masyarakat. Terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. "Ya tentu semestinya berbasiskan, sebaik-baiknya tapi kalau misal kita memang tidak mampu, dan tentu yang harus didorong seperti halnya sekarang adalah bagaimana kita juga mendorong rumah bersubsidi, misalkan," tuturnya.
Jika menelisik program prioritas Pasangan Prabowo – Gibran, mereka tak menyinggung soal Tapera. Hanya saja, salah satu dari 17 program prioritas adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyedian rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Di samping itu, program yang selama ini digembor – gemborkan adalah pemberian makan siang dan susu gratis bagi siswa – siswa sekolah, balita, dan ibu hamil. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran menyebut program ini bisa menurunkan angka stunting kendati banyak dikritik oleh para praktisi kesehatan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kabar kebijakan Tapera akan dicabut jika Prabowo Subianto dilantik jadi presiden belum tentu benar alias informasi yang keliru.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
