Infografis
Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menjelaskan duduk perkara munculnya iuran Tabungan Perumahan Rakyar (Tapera).
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menyebut, pada dasarnya, iuran Tapera untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.
Dia menjelaskan, iuran Taperan yang disetorkan, akan digunakan untuk membangun rumah bagi MBR. Dengan begitu, MBR bisa mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau.
"Ini kan bagian dari tanggung renteng. Masa sih, kamu punya duit hanya ditaruh di situ (cicilan rumah pribadi) nanti ini digunakan diputer untuk yang bantu MBR. Sebenarnya mulianya di situ," ujarnya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Baca Juga: Pemerintah Anggap Banyak Protes Iuran Tapera Karena Belum Paham
Zainal melanjutkan, selama ini MBR sulit mengakses rumah, karena tidak kuat mencicil kredit pemilikan rumah (KPR) di perbankan. Maka dari itu, sebenarnya semangat Tapera itu gotong royong, di mana masyarakat kelas atas membantu MBR.
"Masa kita didahulukan dibanding MBR? Iya nggak? Gimana caranya dia bisa nyicil, katakan harga rumah Rp 100 juta, kan gamungkin kalau tidak pakai duit kita-kita juga. Kalau disuruh pinjam ke bank tentu terlalu mahal," ucap dia.
Zainal menegaskan, iuran Tapera yang disetorkan juga sebenarnya seperti tabungan, yang akan bisa diambil ketika memasuki masa pensiun.
"Nanti dia pensiun duitnya diambil ya bisa diambil, wong juga tabungan," imbuh dia.
Kurang Sosialisasi
Baca Juga: Nasib Iuran Tapera Karyawan Swasta Ditentukan Besok Jumat
Pemerintah menganggap biasa adanya protes dari pekerja maupun pengusan soal kebijakan iuran Tabungan Perumahan rakyat (Tapera). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut protes itu timbul, karena masyarakat hingga pengusaha belum disosialisasi dengan baik.
Namun, Airlangga belum memastikan apakah kebijakan ini diundur pelaksanaannya. Sebab, menurut dia, perlu sosialisasi mendalam agar para karyawan paham kebijakan iuran Tapera.
"Tentu kalau sosialisasinya belum masif dan kebijakannya perlu diperjelas, fasilitas yang didapat seperti apa, ya nanti kita lihat dari sana," ujarnya di Jakarta, yang dikutip Jumat (31/5/2024).
