Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal kebijakan bantuan sosial (bansos) pangan beras 10 kg per bulan bisa berlanjut. Kebijakan pemberian bansos beras ini akan habisa pada bulan Juni 2024 ini.
Kepala Negara melihat fiskal APBN dinilai masih mampu untuk melanjutkan bansos beras tersebut. Namun, dia meminta masyarakat juga berdoa agar kebijakan ini bisa berlanjut.
"Saya akan melihat fiskal anggaran APBN, dan nanti bulan Juni akan saya umumkan tapi kelihatannya bisa dilanjutkan. Bapak ibu berdoa bersama ya," ujar Jokowi dalam keterangan resmi sesaat mengunjungi Gudang Bulog Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, yang ditulis Jumat (31/5/2024).
Pada tahun ini, sebanyak 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bansos beras 10 kg setiap bulannya. Jumlah itu meningkat dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar 21,35 juta KPM.
Baca Juga: Profil Addin Jauharuddin, Ketua Umum GP Ansor yang Jadi Komisaris BUMN
![Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih (kedua kiri) dan Kepala Kanwil Pperum Bulog DIY, Juaheni (tengah) dalam launching Bansos Beras, di Kantor Dinas Sosial DIY, Rabu (2/9/2020). [Dok. Harianjogja.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/09/03/53881-bansos-beras.jpg)
Adapun, Bansos beras ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat imbas adanya siklus cuaca kering El Nino. Kondisi itu membuat harga pangan, termasuk beras alami kenaikan tinggi.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan program bantuan pangan berupa beras untuk periode pendistribusian Juli hingga Desember 2024, bergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan itu dikatakan Presiden Jokowi saat berdialog dengan masyarakat penerima manfaat di sela kunjungannya ke Komplek Pergudangan Bulog Manggis, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Kamis (4/4/2024).
"Nanti kita akan melihat lagi APBN, kalau anggarannya memungkinkan nanti diteruskan lagi sampai Desember. Tapi tidak janji, ya karena saya kan buka APBN dulu nanti bulan Juni, kalau dibuka, anggarannya memungkinkan akan diteruskan, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak. Saya ngomong apa adanya lho," kata Jokowi dalam keterangannya melalui Sekretariat Presiden di Jakarta.
Baca Juga: Akal-akalan Iuran Tapera, Istana Bungkam
