Infografis
Suara.com - Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu sumber devisa negara. Akan tetapi tidak menutup kenyataan bahwa terjadi kasus pekerja migran dengan failure story selain kisah-kisah success story.
Antara lain situasi tidak diberi upah, upah ditahan majikan, kemudian manajemen remitansi keluarga yang kurang baik, sampai tidak bisa mengolah skill untuk membuka peluang berwirausaha setelah pulang dari luar negeri.
Dikutip kantor berita Antara dari rilis resmi, wacana ekonomi inklusif memuat upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Juga lapangan pekerjaan yang layak dan ramah disabilitas, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan.
Migrant Care Jember yang berkecimpung menangani PMI mendorong ekonomi inklusif untuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) purna PMI di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Baca Juga: Resmi Bertunangan, Pembalap F1 Indonesia Pertama Ini Pebisnis Muda
"Tidak sedikit pekerja migran yang pulang dalam kondisi disabilitas, sehingga membuat posisinya semakin rentan dari segi ekonomi akses pada lapangan pekerjaan sangat minim," jelas Bambang Teguh Karyadi, Koordinator Migrant Care Jember di Jember, pada Rabu (29/5/2024).
"Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong pekerja migran untuk bermigrasi ke luar negeri dan mereka setelah kembali ke negara asal, maka urusan ekonomi tidak serta-merta selesai," lanjutnya.
Untuk itu, ekonomi inklusif menjadi salah satu alternatif untuk mendorong pemerataan akses sumber daya ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.
"Terutama kelompok marjinal, salah satunya pekerja migran," kata Bambang Teguh Karyadi.
Migrant Care sendiri sudah mengundang berbagai pihak multi pemangku kepentingan untuk berdiskusi mencari solusi terbaik bagi purna pekerja migran menuju ekonomi inklusif di Kabupaten Jember.
Baca Juga: 120 Pelaku UMKM Karawang Ikuti Pelatihan Naik Kelas
"Dari hasil diskusi, memang tantangan yang dihadapi para purna pekerja migran di antaranya permodalan dan akses pemasaran untuk usaha yang dirintis mereka. Sehingga, negara harus hadir untuk memberikan jaminan pemberdayaan masyarakat kaum marginal, salah satunya pekerja migran," tandas Bambang Teguh Karyadi.
Sartini, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember berharap bisa menggandeng sejumlah pihak untuk melakukan pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia. Jadi para pahlawan devisa tidak kembali lagi bermigrasi ke luar negeri.
"Untuk persoalan permodalan, kami akan mencoba menggandeng bank Himpunan Milik Negara (Himbara) agar para purna pekerja migran bisa mengakses ke sana dan mendapatkan pelatihan literasi keuangan dari Bank Indonesia," tukas Sartini.
Dinas Koperasi juga akan mencoba mengusulkan dana hasil cukai Jember yang cukup besar, agar bisa digunakan. Salah satunya program pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia, sehingga bisa memiliki skill untuk mengembangkan jenis usaha yang dilakukan.
