Infografis
Suara.com - Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) menilai butuh penyederhaan regulasi untuk meningkatkan kinerja ekspor. Dengan begitu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa naik kelas.
Pandangan ini tertuang dalam sebuah diskusi yang dilakukan Ipemi dengan jajaran Deputi V Kementerian Koordinasi Perekonomian. Mereka membahas tentang optimalisasi ekspor impor UMKM Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil didampingi Sekjen Ipemi Nurwahidah Saleh beserta jajarannya berbincang dengan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Kemenko Perekonomian Lorenta PK Siahaan.
Kata Ingrid, peran UMKM dalam perekonomian terbukti signifikan. Bukan hanya di dalam negeri, UMKM Indonesia sudah menembus pasar global.
Baca Juga: Pelaku UMKM Pengasinan Ikan Siap Dapatkan Suntikan Modal
"UMKM Indonesia sudah melakukan kegiatan ekspor juga impor ke pasar internasional. Hal ini menjadi salah satu penyumbang devisa bagi Indonesia," ujar Ingrid dalam keterangan resminya, Kamis (23/5/2024).
Ia menilai, kinerja positif itu masih bisa terus dimaksimalkan. Tentu dengan campur tangan Pemerintah, khususnya soal kebijakan.
Diakui Ingrid, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan menghadapi regulasi yang ada. Khususnya kebijakan yang menyangkut ekspor impor.
"Sangat diperlukan proses regulasi yang lebih sederhana dan transparan, panduan yang jelas, serta penyederhanaan prosedur ekspor-impor untuk membantu UMKM melewati tantangan administratif," ungkap Ingrid.
Bahkan, tidak sedikit pelaku UMKM Indonesia yang kurang memahami aturan main di Tanah Air. Sebab itu, Ingrid berharap Pemerintah gencar melakukan sosialisasi sampai ke tingkat bawah.
Baca Juga: Mengintip Prospek UMKM di World Water Forum 2024: Sambal Pecel Laris
"Peningkatan aksesibilitas informasi mengenai regulasi dan prosedur juga perlu diperkuat. Agar UMKM dapat dengan lebih mudah memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
