Infografis
Suara.com - Dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana disimak dari laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Salah satunya adalah KEK Sorong.
Dikutip dari kantor berita Antara, Muhammad Musa'ad, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya menyatakan bahwa KEK Sorong menjadi salah satu instrumen dan lokomotif percepatan pembangunan ekonomi di Papua. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berusaha keras supaya KEK Sorong bisa terus mengikuti perkembangan.
"Kami berharap dengan rapat koordinasi ini bisa melahirkan keputusan strategis dan konkret untuk mendukung percepatan pembangunan KEK Sorong, supaya KEK yang bisa harapan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Papua bisa terwujud," papar Muhammad Musa'ad.
"Mengapa demikian, karena KEK Sorong satu-satunya kawasan ekonomi di tanah Papua. Itu cara pandangnya, sehingga kita semua harus ikut berkontribusi bagaimana membangun KEK Sorong ini menjadi lebih baik ke depan," lanjutnya pada Sabtu (18/5/2024) di Sorong.
Baca Juga: Menko Bidang Perekonomian Laporkan Pencapaian Indonesia untuk Forum Ekonomi Indo-Pacific
"Tujuannya adalah bagaimana peran setiap pemerintah provinsi di wilayah Papua ini untuk membantu peningkatan pengembangan KEK Sorong, karena ketika sudah berkembang maka pertumbuhan ekonomi bukan berdampak hanya di Papua Barat Daya tetapi di seluruh tanah Papua pun akan berdampak," lanjut Muhammad Musa'ad.
Pj Gubernur menyampaikan pandangan ini kepada seluruh Pj gubernur se-tanah Papua di Wamena beberapa waktu lalu. Nantinya, dalam pertemuan berikut di Jayapura (24/5/2024) ia akan tetap mengampanyekan KEK Sorong.
Tujuannya semua memiliki cara pandang yang sama. Yaitu instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi di Papua salah satunya adalah KEK Sorong.
Selain KEK Sorong, Papua memiliki kawasan industri di Kabupaten Teluk Bintuni dan kawasan industri di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Kemudian direncanakan akan dibangun satu kawasan industri di bidang pertanian di Merauke Provinsi Papua Selatan.
"Satu tanah Papua ini harus memiliki satu pikiran sama bahwa empat industri tadi menjadi instrumen lokomotif untuk percepatan pembangunan perekonomian di Papua," tandas Muhammad Musa'ad.
Baca Juga: 10 Ton Beras Harga Terjangkau Dipasarkan per Hari, Atasi Kebutuhan Warga Sorong Papua
Jika semua memiliki satu pemikiran yang sama kemudian diikuti dengan aksi kontribusi nyata, bukan tidak mungkin dalam waktu yang relatif singkat pasti ada perubahan.
"Tetapi kalau kita mau jalan masing-masing, kita semua cuek, kawasan itu nanti tinggal nama saja," tegasnya.
Dalam waktu dekat ini, di Papua Barat akan dimulai pembangunan smelter. Sehingga diharapkan kepada seluruh pengambil kebijakan, baik pemerintah provinsi mau pun kabupaten kota untuk tetap bersinergi dan kolaborasi menyukseskan rencana pembangunan smelter.
"Jadi pembangunan KEK Sorong ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi Papua Barat Daya, tetapi seluruh kabupaten kota yang ada. Mari kita sama-sama berkolaborasi mendukung percepatan pembangunan KEK Sorong," ungkap Muhammad Musa'ad.
Upaya konkret lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk percepatan pengembangan KEK Sorong adalah melakukan rapat koordinasi perekonomian dengan menghadirkan seluruh pimpinan daerah di enam kabupaten dan kota untuk menyusun strategi pembangunan kawasan itu.
