Prabowo-Gibran Mau Pisahkan Kementerian Perumahan dari PUPR

Achmad Fauzi Suara.Com
Rabu, 15 Mei 2024 | 14:03 WIB
Prabowo-Gibran Mau Pisahkan Kementerian Perumahan dari PUPR
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunggah empat foto pertemuan dengan cawapresnya Gibran Rakabuming Raka, Sabtu (24/2/2024). (Ist/ dok. Prabowo)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai mencari formasi Kementerian/Lembaga yang akan dipimpinnya. Salah satu yang tengah ramai yaitu Prabowo-Gibran akan membentuk Kementerian yang fokus pada perumahan rakyat.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartiko Wijoratmodjo, di mana dia mendengar ada isu dibentuknya Kementerian Perumahan.

Kekinian, Kementerian yang mengurus soal perumahaan rakyat masih digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pria yang kerap disapa Tiko ini menyebut, kehadiran Kementerian Perumahan di masa pemerintah Prabowo-Gibran ini untuk menangani masalah perumahan untuk masyarakat luas.

Baca Juga: Daftar 16 Proyek Negara di 2024 yang Jadi PR Prabowo-Gibran

Dokumentasi. Foto udara perumahan di kawasan Majalaya, Karawang, Jawa Barat, Rabu (9/2/2022). ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/wsj. (ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)
Dokumentasi. Foto udara perumahan di kawasan Majalaya, Karawang, Jawa Barat, Rabu (9/2/2022). ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/wsj. (ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)

"Ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, ada Kementerian Perumahan. Fokusnya berubah kalau ini ke perumahan lagi, jadi kita bisa berusaha lebih keras dengan pemerintah untuk membantu konsep development yang lebih teregulasi," ujar Tiko yang dikutip, Rabu (15/5/2024).

Salah satu permasalahan di bidang perumahan yaitu angka permintaan yang tidak sesuai dengan ketersediaan rumah atau backlog. Angka backlog ini meningkat dari 10 juta menjadi 12 juta.

Untuk mengatasi masalah itu, pihaknya juga menggenjot BUMN khususnya Perumnas, untuk bisa menambal backlog tersebut. Misalnya melakukan penyerahan tanah tidak terpakai untuk membangun banyak hunian.

"Inginnya kita kan kalau bisa dukungan pemerintah ini kuat untuk perumahan rakyat dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, penyerahan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan," pungkas dia.

Baca Juga: Evakuasi Kapal MV.LAYAR ANGGUN 8, Pasukan KPLP Kemenhub Diapresiasi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI