Infografis
Suara.com - Dalam pembukaan sesi Side Event di United Nation Forum on Forest (UNFF) atau Forum PBB untuk Kehutanan ke-19 di New York, Amerika Serikat, Kamis (9/5/2024), Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Alue Dohong menyampaikan soal hutan Indonesia.
Ia menyatakan pentingnya akurasi pemantauan hutan dalam pengambilan sebuah kebijakan, apalagi yang berdampak luas secara global seperti Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation-free Regulation/EUDR).
Dikutip dari kantor berita Antara, EUDR, yang hanya berbasis pada parameter makro dan umum seharusnya mempertimbangkan parameter yang lebih detil dan perlunya pengecekan lapangan.
“Data dan informasi yang akurat sangat penting, khususnya terkait kebijakan yang berdampak pada ekonomi global. Demi akurasi, pemantauan hutan perlu memperhatikan parameter yang lebih rinci dan pengecekan lapangan (ground check)," jelas Alue Dohong sebagaimana disebutkan dalam rilis resmi di Jakarta, Jumat (10/5/2024).
“Hal ini bisa kita kembangkan lebih jauh melalui sistem pemantauan hutan yang kuat,” tandasnya.
Agus Justianto, Plt Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menambahkan pemantauan hutan menggunakan teknologi penginderaan jauh perlu disempurnakan dengan pengecekan lapangan.
Tujuannya memastikan kondisi sesungguhnya tutupan lahan di lapangan, juga untuk memperbaiki dan meningkatkan akurasi data tutupan hutan.
Pengecekan lapangan diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi baru di lapangan yang tidak terdeteksi jika hanya menggunakan citra satelit penginderaan jauh.
Indonesia sendiri memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dalam pemantauan sumber daya hutan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari pada level manajemen hutan.
Baca Juga: Famtrip Paradise of The East, Wisata Alam dan Budaya Lengkap IKN
Bahkan dimanfaatkan lewat penggunaan citra satelit beresolusi tinggi.
