Infografis
Suara.com - Agar diterima di pasar luar negeri, produk-produk yang dihasilkan para pebisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu dipersiapkan dengan baik.
Dikutip dari kantor berita Antara, Tri Tito Karnavian, Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menyatakan bahwa selera internasional kadang-kadang sangat berbeda dengan selera lokal.
"Sehingga para pelaku UMKM harus memiliki pengetahuan agar bisa diterima di pasar luar negeri," ujar Tri Tito Karnavian.
Oleh karena itu, Dekranas berkomitmen untuk mengawal pelaku UMKM binaannya di seluruh Indonesia untuk memperluas jangkauan hingga tembus ke pasar global.
"Selama ini kami punya program tahunan bekerja sama dengan kementerian pengampu dari Dekranas. Program-program pemerintah sebenarnya sudah sangat luar biasa dalam mendukung kemajuan kerajinan nasional, dan juga memberikan kesempatan untuk mengikuti pameran-pameran di luar negeri bagi produk-produk yang memang sudah dikurasi," ungkap Tri Tito Karnavian dalam konferensi pers persiapan HUT ke-44 Dekranas di Jakarta, Rabu (8/5/20.
Ditambahkannya, dengan memastikan para perajin memiliki akses yang memadai, sektor kerajinan mampu bersaing secara efektif di pasar internasional.
Langkah itu tidak hanya akan memperluas potensi pasar bagi UMKM, namun meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia secara keseluruhan.
"Setiap kementerian punya, seperti di Kementerian Investasi atau BPKM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), (Kementerian) Perdagangan, (Kementerian) Perindustrian, rata-rata mereka punya untuk promosi ke luar negeri," kata Tri Tito Karnavian.
Dalam mengawal produk-produk UMKM binaannya, Dekranas menekankan sederet aspek. Mulai peningkatan kualitas produk sampai pemasaran dan promosi yang efektif melalui berbagai pelatihan serta pendampingan.
Baca Juga: Pameran UMKM Terbesar di Cilacap: PT KAI Daop 5 Purwokerto Siap Bagikan Diskon
Untuk tingkat nasional, dilakukan kementerian pengampu Dekranas, sedangkan di daerah berupa peningkatan UMKM binaan yang dilakukan Dekranasda bersinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah masing-masing.
