Infografis
Suara.com - Dengan acuan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan barang bawaan penumpang, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memperbolehkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengambil barang kiriman maupun bawaan yang sebelumnya tertahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Dikutip dari kantor berita Antara, dengan adanya aturan ini, kebijakan pembatasan jumlah dan jenis barang kiriman bagi pekerja migran telah dikembalikan ke aturan lama. Yaitu Permendag 25 tahun 2022 tentang kebijakan yang sama.
Dalam aturan itu, ditetapkan bagi PMI dibebaskan bea masuk sebesar USD 1.500 per tahun.
Sedangkan untuk barang kiriman pekerja migran yang melebihi nilai tadi, nantinya akan dikenakan pajak sesuai aturan PMK 203 tahun 2017, yakni sebesar 7,5 persen dari nilai barang.
Baca Juga: Heboh 9 Supercar Milik Pengusaha Malaysia Disita, Bea Cukai Beberkan Kronologinya
"PMI bila masih ada (barang) yang tertahan kemarin bisa diambil, karena sudah direvisi Permendagnya, sudah berlaku surut," jelas Mendag Zulkifli Hasan di Tangerang, Selasa (7/5/2024).
Aturan keringanan barang bawaan penumpang ini berlaku sejak 6 Mei 2024 atas merevisi sebagian isi Permendag Nomor 36 tahun 2023 yang sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat.
"Jadi tidak ada alasan "Permendag lama (36/2023) berlaku". Misalnya mulai berlaku barang tertahan Desember, Januari, Februari. Jadi kalau ada yang tidak beres atau tidak bisa diambil,boleh pakai Permendag No 7/2024 ini," tegas Zulkifli Hasan.
"Pekerja migran di Indonesia, kami hanya mengatur maksimal USD 1.500 per tahun dan di bawah USD 1.500 nilainya bebas bea masuk, lebih bayar 7,5 persen," tandasnya.
Selain pembatasan barang kiriman pekerja migran ke Indonesia, aturan baru ini ikut menghapus pembatasan lain. Yaitu terkait jenis dan jumlah barang belanjaan impor penumpang yang sebelumnya juga diatur dalam Permendag No 36 tahun 2023.
Baca Juga: Harga Barang Jastip Bakal Mahal, Pemerintah Bebankan Pajak
Terkait bea masuk barang belanjaan, akan tetap dihitung berdasarkan aturan PMK yang berlaku di Bea Cukai.
"Sekarang kami sudah tidak memiliki sangkut-paut lebih lanjut dalam implementasinya," pungkasnya.
