Infografis
Suara.com - Organisation for Economic Co-operation and Development atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) adalah organisasi internasional berisikan 30 yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Sedangkan aksesi adalah proses perolehan ke posisi terhormat.
Dikutip kantor berita Antara dari rilis resmi, Indonesia berhasil mencapai aksesi OECD serta kemitraan ekonomi lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di hadapan perkumpulan pebisnis dan grup pemikir Inggris di forum Asia House, London, Inggris, Britania Raya pada Senin (29/4/2024) menyatakan proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi fokus penting bagi dunia usaha yang tertarik dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia.
Proses aksesi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.
Baca Juga: Kredit UMKM Bank DKI Tumbuh 39,18% di Kuartal I 2024
Keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sampai meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan kebijakan Indonesia terkait lingkungan hidup dan keberlanjutannya.
"Kami berada di garis depan dalam menyuarakan keprihatinan serius dan ketidaksetujuan terhadap Peraturan Bebas Deforestasi UE (EUDR)," tandasnya.
Penerapan EUDR jelas akan merugikan komoditas penting perkebunan dan kehutanan Indonesia seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit.
Langkah Pemerintah Indonesia ini telah mendapat dukungan dari negara-negara yang berpikiran sama, salah satunya adalah Amerika Serikat.
Baca Juga: Modal dan Jaringan Pemasaran Jadi Bagian Edukasi UMKM Sulbar
Sebanyak 20 dari 27 Menteri juga menyerukan penundaan EUDR, yang disampaikan dalam Rapat Dewan Konfigurasi Dewan Perikanan Pertanian (AGRIFISH).
Di tengah perubahan geopolitik dan lingkungan global yang tidak menentu, ia menyampaikan wawasan mengenai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di mana perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5 persen selama delapan kuartal terakhir berturut-turut.
Perekonomian Indonesia akan tumbuh di atas 5 persen pada 2024 dengan tingkat inflasi yang terkendali pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
"Kepercayaan dunia usaha global terhadap Indonesia juga sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan peringkat investasi yang baik dari berbagai lembaga pemeringkat," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Ia memberikan contoh lembaga pemeringkat Moody’s yang menerbitkan Baa2 Stable Outlook untuk Indonesia pada 16 April 2024. Sedangkan Fitch dan JCR memberikan rating BBB stabil pada Maret 2024.
Ketahanan sektor eksternal juga tetap terjaga, ditandai dengan cadangan devisa yang tetap tinggi yaitu sebesar 136 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Neraca perdagangan Indonesia juga terus mencatat surplus dalam 46 bulan terakhir, yaitu pada Februari 2024 sebesar 870 juta dolar AS.
Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia pascapemilu 2024 di Forum Asia House.
Dalam paparan awalnya, ia memaparkan metode hitung cepat atau quick count yang dimiliki Indonesia, serta menekankan besarnya wilayah Indonesia dibandingkan Eropa Barat.
"Dalam tiga jam, hasil pemilu sudah diketahui hitung cepat alias quick account dengan hasil akurat dari perhitungan manual," jelas Airlangga Hartarto.
