Indonesia Mencapai Aksesi OECD: Buka Peluang UMKM Naik Kelas

Selasa, 30 April 2024 | 13:31 WIB
Indonesia Mencapai Aksesi OECD: Buka Peluang UMKM Naik Kelas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia pascapemilu 2024 di hadapan perkumpulan pebisnis dan grup pemikir Inggris di forum Asia House, London (30/4/2024) [ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Organisation for Economic Co-operation and Development atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) adalah organisasi internasional berisikan 30 yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Sedangkan aksesi adalah proses perolehan ke posisi terhormat.

Dikutip kantor berita Antara dari rilis resmi, Indonesia berhasil mencapai aksesi OECD serta kemitraan ekonomi lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di hadapan perkumpulan pebisnis dan grup pemikir Inggris di forum Asia House, London, Inggris, Britania Raya pada Senin (29/4/2024) menyatakan proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi fokus penting bagi dunia usaha yang tertarik dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

Proses aksesi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.

Keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sampai meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan kebijakan Indonesia terkait lingkungan hidup dan keberlanjutannya.

"Kami berada di garis depan dalam menyuarakan keprihatinan serius dan ketidaksetujuan terhadap Peraturan Bebas Deforestasi UE (EUDR)," tandasnya.

Penerapan EUDR jelas akan merugikan komoditas penting perkebunan dan kehutanan Indonesia seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit.

Langkah Pemerintah Indonesia ini telah mendapat dukungan dari negara-negara yang berpikiran sama, salah satunya adalah Amerika Serikat.

Baca Juga: Kredit UMKM Bank DKI Tumbuh 39,18% di Kuartal I 2024

Sebanyak 20 dari 27 Menteri juga menyerukan penundaan EUDR, yang disampaikan dalam Rapat Dewan Konfigurasi Dewan Perikanan Pertanian (AGRIFISH).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI