Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta pada malam hari Sabtu (27/4). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai isu yang menjadi viral di media sosial terkait pelayanan Bea Cukai (BC).
"Dalam rapat malam ini, saya bersama para pimpinan @beacukairi di Kantor @bcsoetta membahas mengenai berbagai isu aktual yang muncul di publik terkait pelayanan BC," ujar Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram resminya, seperti yang dikutip pada hari Minggu (28/4/2024).
Salah satu kasus viral yang dibahas adalah terkait pembelian sepatu secara online dari luar negeri dengan harga Rp 10 juta, yang kemudian dikenakan bea masuk sebesar Rp 31 juta. Selain itu, ada keluhan dari seorang influencer yang tidak dapat melakukan review mainan robot Megatron dari Robosen karena barang tersebut tertahan di Bea Cukai dan dikenakan biaya tambahan sebesar US$ 1.699 dari harga awal US$ 899.
Sri Mulyani menyatakan bahwa kedua kasus tersebut memiliki kesamaan yaitu keluhan terkait pengenaan bea masuk dan pajak, dimana terdapat indikasi bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah dari harga sebenarnya. Namun, kasus-kasus tersebut telah diselesaikan dan barang sudah diterima oleh pemiliknya karena petugas Bea Cukai telah melakukan koreksi terhadap perhitungan bea masuk dan pajak yang diperlukan.
"Masalah ini sudah selesai karena bea masuk dan pajaknya telah dilakukan pembayaran sehingga barangnya pun sudah diterima oleh penerima barang," tutur Sri Mulyani.
Kasus lainnya, yakni pengiriman barang impor untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), berupa 20 pcs keyboard yang tertahan sejak tanggal 18 Desember 2022.
Barang tersebut ditagihkan biaya yang mencapai ratusan juta karena awalnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh perusahaan jasa titipan (PJT), sehingga ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD).
Namun, baru kemudian diketahui melalui media sosial bahwa barang kiriman tersebut sebenarnya merupakan barang hibah. Oleh karena itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa Bea Cukai akan memberikan bantuan dengan menyediakan fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait.
"Saya telah memberikan arahan yang jelas, saya meminta Bea Cukai untuk terus melakukan perbaikan layanan dan secara proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai Kementerian/Lembaga yang harus dilaksanakan oleh Bea Cukai sesuai mandat Undang-Undang, yaitu sebagai lembaga border protection, revenue collector, trade facilitator, dan industrial assistance," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut RI Berisiko Kena Imbas Konflik Iran-Israel, Harga BBM Naik di Mei?
Sri Mulyani juga meminta Bea Cukai untuk bekerja sama dengan berbagai pihak terkait agar pelayanan dan penanganan masalah di lapangan dapat berlangsung dengan cepat, tepat, dan efektif sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat.
