Infografis
Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus HArimurti Yudhoyono menyatakan bahwa dia terus menjalin komunikasi dengan DPR terkait 2.086 hektare lahan yang masih memiliki masalah terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Saya terus berkomunikasi juga dengan DPR RI, khususnya dengan Komisi II, yang mengonfirmasi adanya 2.086 hektare tanah di kawasan IKN yang masih memiliki masalah," ujar AHY, yang akrab disapa Agus, usai meresmikan Ruang Pengaduan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu (27/4/2024).
Pada kesempatan tersebut, AHY menegaskan bahwa masalah lahan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab ATR/BPN semata.
“Mengapa ? Karena bagi kami, kami sudah melakukan verifikasi-identifikasi,” kata dia.
Baca Juga: Kejanggalan Nopol AHY saat Dipakai Blusukan, Satu Nomor Dipakai untuk Dua Mobil
Terkait ada sejumlah bidang yang masih ada masyarakatnya, tutur AHY melanjutkan, Kementerian ATR/BPN sudah berkomunikasi dengan pihak Otorita IKN.
“Nantinya, mereka (Otorita IKN) akan menyelesaikan (permasalahan). Apakah bentuk ganti rugi, atau yang dinamakan dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, PDSK,” kata AHY, dikutip dari Antara.
Putra sulung dari Presiden Keenam RI ini menjelaskan terdapat skema yang berlaku untuk mengganti atau memberi bantuan ke masyarakat yang sudah terlebih dahulu ada di lokasi-lokasi tersebut.
“Bentuknya tidak sama, masing-masing berbeda kasusnya. Ada yang sudah punya sertifikat (tanah), ada yang belum,” kata dia.
Selain itu, tutur AHY lebih lanjut, terdapat skema relokasi.
Baca Juga: Kunjungan Kerja di Jepang, Menteri Perhubungan Bahas Proyek Infrastruktur Transportasi IKN
AHY mengungkapkan bahwa sebelum dirinya melakukan kegiatan ke luar kota, seperti membagikan sertifikat tanah ke sejumlah provinsi di Pulau Sulawesi, ia sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan sejumlah menteri lainnya dalam sebuah rapat terbatas.
Rapat tersebut membahas mengenai kendala-kendala di IKN.
“Kami ingin pembangunan tidak terhenti, terus berproses, tetapi juga jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan, menjadi korban dari pembangunan,” kata AHY.
Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait Ketua Umum Komisi II Ahmad Doli Kurnia yang mengatakan akan memanggil AHY dalam rapat kerja membahas Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu pembahasan yang dilakukan adalah status tanah 2.038 hektare yang masih bermasalah.
Sebagai penjelasan, pembayaran ganti rugi lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMSN).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat bahwa ada sembilan rencana detail tata ruang (RDTR) untuk IKN yang telah diselesaikan, serta 21 paket pengadaan tanah untuk IKN di mana 10 paket telah selesai.
Sisanya, 11 paket telah mencapai kemajuan sebesar 80 persen, dan tinggal 20 persen lagi yang harus diawasi dengan baik.
"Insya Allah, selalu ada cara untuk memediasi dan mencari solusi terbaik," kata AHY.
