Konflik Timur Tengah! Kebijakan Subsidi Gas Murah Jadi Ancaman APBN?

Selasa, 23 April 2024 | 11:06 WIB
Konflik Timur Tengah! Kebijakan Subsidi Gas Murah Jadi Ancaman APBN?
Ilustrasi. Petugas memeriksa galangan kapal jenis Very Large Gas Carrier (VLGC) Pertamina Gas II saat persiapan keberangkatan menuju Ruwais, Uni Emirat Arab di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (7/2). (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Meningkatnya tensi geopolitik global dan risiko fluktuasi nilai tukar bakal menjadi ancaman serius bagi perekonomian di seluruh dunia. Bahkan sejumlah ekonom mewanti-wanti potensi terjadinya krisis ekonomi, jika konflik di Timur Tengah semakin meluas dan berudurasi panjang.

Dalam situasi ini Indonesia dinilai akan menjadi negara yang terkena dampak cukup besar, mengingat ketergantungan terhadap impor energi dan fluktuasi dollar Amerika Serikat masih tinggi.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang tidak berdampak luas dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi sektor industri lainnya. Ia lalu menunjuk program harga gas murah untuk industri atau dikenal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Kebijakan yang dilahirkan untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan ditujukan kepada 7 sektor industri ini menurutnya akan semakin memberatkan keuangan negara jika dilanjutkan dalam situasi seperti saat ini.

”Kebijakan subsidi HGBT ini sebenarnya ditujukan untuk masa Covid-19, dimana perekonomian tidak berjalan normal. Kondisi saat ini, perekonomian sudah pulih dari Pandemi Covid-19. Dengan demikian, kami melihat pemerintah perlu menseleksi kembali industri-industri yang memang memiliki manfaat terhadap masyarakat banyak untuk dapat menerima HGBT,” kata Josua Pardede dikutip Selasa (23/4/2024).

Ia melanjutkan penerapan HGBT mengurangi potensi penerimaan negara. Di tengah tekanan tambahan belanja subsidi pemerintah akibat naiknya impor BBM dan pelemahan nilai tukar rupiah, implementasi kebijakan HGBT ini dapat meningkatkan defisit APBN.

”Kami menilai penerapan HGBT ini sebaiknya dikaji kembali, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan di setiap industri, jumlah pemanfaatannya, dan dampaknya terhadap masyarakat luas,” saran Josua.

Terlebih Indonesia sedang dihadapkan risiko twin deficit seiring menurunnya neraca perdagangan. Sebuah kondisi dimana ekonomi mencatatkan pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Februari 2024, surplus neraca perdagangan barang Indonesia turun USD1,13 miliar secara bulanan menjadi USD 0,87 miliar dibandingkan Januari 2024 sebesar USD2,02 miliar. Penerimaan negara juga dikhawatirkan cenderung menurun sejalan dengan normalisasi harga-harga komoditas.

Baca Juga: Dialog dengan Komisioner Uni Eropa, Menkeu Bahas Makroekonomi Indonesia

Memang, kata Josua, di satu sisi sektor industri meminta supaya program HGBT dilanjutkan sebagai langkah antisipasi meningkatnya tensi geopolitik global akibat serangan Iran ke Israel. Meski begitu, di sisi lain, industri migas juga perlu dipertimbangkan keberlangsungannya sebagaimana industri lainnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI