Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah China akan segera menggarap lahan pertanian padi di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Luhut mengatakan bahwa mereka sudah sangat sukses dalam mengembangkan lahan pertanian dengan teknologi modern.
Proyek ini direncanakan akan dimulai pada Oktober 2024 mendatang.
“Kita (Indonesia) minta mereka (China) memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Mereka bersedia,” sebut melalui akun Instagram resminya luhut.pandjaitan dikutip Senin (22/4/2024).
Baca Juga: Pertimbangkan Bangun Pabrik di RI, Apple Digoda Guyuran Insentif dari Luhut
Bersedianya China untuk mengembangkan pertanian di Kalteng merupakan salah satu hasil dari Pertemuan Ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI–RRT di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (19/4/2024) lalu.
Menko Luhut mengatakan, bahwa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah mencari mitra lokal untuk bekerja sama dalam mengembangkan pertanian di Indonesia.
"Kita tinggal mencari mitra lokal untuk membuatnya di Kalteng, karena tanahnya itu dari zaman dulu sudah ada sampai 1 juta hektare,” ucap.
Rencananya, lanjut Luhut, pengelolaan lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Misalkan, dari 100 ribu hektare, naik ke 200 ribu hektare, dan selanjutnya.
Baca Juga: Tak Terima Disebut Kasih Perintah untuk Kepentingan Pribadi, SYL Ingatkan Akhirat ke Mantan Ajudan
Adapun lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan hasil produksi tersebut adalah Perum Bulog.
"Kita berharap enam bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini,” ujar Luhut.
Dirinya juga berambisi untuk merangkul anak-anak muda Indonesia yang bergelut di bidang pertanian untuk turut bergabung dalam pengembangan proyek ini.
Menurut dia, proyek ini penting karena padi merupakan permasalahan serius bagi Indonesia.
“Selalu masalah kita adalah padi. Beras selalu kita impor, 2 juta, 1,5 juta lah. Jadi, kalau program ini jalan, dan menurut saya harus jalan, kita sebenarnya minta 4–5 ton saja,” tegasnya.
