Infografis
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap fakta baru dalam sidang sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta pada Jumat (5/4/2024).
Dalam memberikan keterangannya itu, Risma mengaku kementeriannya tak pernah mengusulkan adanya program bantuan sosial atau bansos El Nino kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Risma mengaku tak berani mengusulkan program itu karena tidak mengetahui secara pasti kondisi keuangan negara.
"Kami tidak berani mengusulkan karena tidak mengetahui kondisi keuangan. Kami tidak berani karena kami tidak tahu kondisi makro dan masalahnya," kata Risma.
Baca Juga: Sri Mulyani Jelaskan Penyusunan APBN 2024 Sudah Rampung Sebelum Tahapan Pilpres
Asal tahu saja Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) pada akhir tahun 2023 memang gencar memberikan sejumlah program bansos, salah satunya bansos El Nino. Pemerintah berdalih program ini diberikan untuk mengurangi dampak harga beras yang mahal karena musim kemarau yang panjang.
Saat itu diketahui harga beras memang sedang mahal akibat penurunan produksi beras nasional akibat El Nino.
"Kita lihat produksi beras sampai bulan Juli Februari kita turun 5,88 juta ton, pada saat yang sama terjadi kenaikan harga beras dunia di mana Thailand itu US$624 per ton, naik 28%." kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di tempat yang sama.
Situasi ini pun dikhawatirkan menghantam konsumsi kelompok rentan, yang kebanyakan pengeluaran digunakan untuk membeli bahan pangan.
"Kita tahu penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga khususnya kelompok makanan dari desil 1 sampai 4 penduduk, 25% adalah untuk membeli bahan makan pokok atau beras," katanya.
Baca Juga: Kala Sri Mulyani Kutip Pepatah Kuno Dalam Sidang Sengketa Pilpres
