Infografis
Suara.com - Belum lama ini publik memprotes kebijakan bea cukai terkait barang bawaan ke luar negeri yang dianggap merugikan kalangan menengah ke bawah. Akibatnya, sejumlah netizen juga kembali mengungkit kasus sejumlah pegawai pajak yang sempat ramai karena menyalahgunakan wewenang.
Meski belakangan Staf Menkeu, Yustinus Prastowo dan Dirjen Bea Cukai mengklarifikasi aturan tersebut. Gaya hidup hedonis para pejabat pajak tetap tidak lepas dari sorotan.
Prinsip memperkaya diri ini bertolak belakang dengan motto para pejabat yang seharusnya menjadi pelayan publik alih – alih memperkaya diri sendiri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mewanti – wanti agar pejabat di kementeriannya tidak flexing kekayaan. Maklum saja, pejabat di Kementerian Keuangan dianggap sebagai pejabat paling kaya dengan peluang korupsi dana publik terbuka lebar. Tidak percaya? Berikut bukti pejabat dipecat karena perilakunya diungkap netizen.
Penyelidikan terhadap harta mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo berujung pada daftar pelanggaran berat yang dia lakukan. Akibatnya, Rafael Alun akan dipecat dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelumnya Rafael juga sudah dicopot dari jabatannya di DJP.
Rafael diketahui melibatkan keluarga, yakni istri dan ibu kandungnya untuk menyimpan duit haram tersebut. Sebagai contoh dia dan sang istri, Ernie Meike Torondek mendirikan sejumlah perusahaan untuk mengeruk keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak sesuai dengan tugasnya sebagai pejabat Ditjen Pajak.
Ayah Mario Dandy Satrio itu bersama Ernie mendirikan empat perusahaan yakni PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo sebagai jalan menerima gratifikasi saat bertugas sebagai pemeriksa pajak. Selain diduga menerima gratifikasi, Rafael Alun juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
2. Eko Darmanto
Baca Juga: Klarifikasi Bea Cukai Terkait Aturan Barang ke Luar Negeri
Eko Darmanto sang pejabat bea cukai juga sempat menjadi bulan – bulanan netizen karena suka flexing harta di media sosial. Eks Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu pun akhirnya mesti menghadapi pemecatan.
