Cek Fakta
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan bahwa proses perpanjangan kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) telah selesai, dengan perpanjangan kontrak selama 20 tahun.
“Kira-kira (20 tahun). Kan MIND ID sudah paling besar di situ,” ujar Arifin Tasrif di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/3/2024)
Dia menyatakan bahwa rekomendasi dokumen resmi IUPK akan diberikan pada hari yang sama. Rekomendasi untuk pemberian IUPK berasal dari Kementerian ESDM.
“Iya (hari ini IUPK diberikan), insyaallah,” ujar Arifin.
Baca Juga: Pemerintah Selangkah Lagi Jadi Pemegang Saham Terbesar Vale Indonesia (INCO)
Alasan pemberian perpanjangan kontrak ini karena Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.
Proses divestasi saham kepemilikan asing PT Vale Indonesia Tbk (INCO) telah mencapai tahap penandatanganan serangkaian perjanjian definitif di Jakarta pada Senin (26/2).
Dengan penandatanganan tersebut, MIND ID kini memiliki saham Vale Indonesia sebanyak 34 persen dengan harga divestasi saham sebesar Rp3.050 per saham.
Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.
Dengan rampungnya proses divestasi tersebut, syarat bagi Vale untuk memperpanjang KK menjadi IUPK telah terpenuhi.
Baca Juga: Menteri ESDM Sebut Divestasi Saham Vale Sudak OK, Tapi Jokowi Bilang Mundur
"Saya juga minta ke teman-teman kementerian untuk memastikan pengembangan hilirisasi berjalan secara menguntungkan dan ini harus ada dalam kewajiban IUPK-nya," ucap Luhut.
"Dan juga saya terakhir minta ke para menteri, semua perizinan yang masih belum keluar segera diselesaikan. Terutama IUPK bisa dikeluarkan dalam minggu ini sehingga proses transaksi akuisisi ini bisa dituntaskan segera. Ini saya pikir penting, buat kita Indonesia harus terkenal transparan," lanjut dia.
