Infografis
Suara.com - Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan ditindaklanjuti. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono minta agar SPI tersebut dijadikan sebagai upaya peningkatan kinerja dan pencegahan korupsi.
“Jadikan SPI ini sebagai tool untuk meningkatkan kinerja kita dalam melakukan pencegahan korupsi,” katanya, di ruang Serbaguna Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran guna menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Basuki menambahkan, SPI dari ini KPK bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.
Adapun hasil SPI Kementerian PUPR Tahun 2023 dengan skor 74,21, atau meningkat dari 2022, yaitu 73,59 dan lebih tinggi dari SPI Nasional sebesar 70,97.
Menteri Basuki minta kepada seluruh unit organisasi untuk berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi KPK melalui perbaikan tata kelola dan penguatan budaya integritas, sehingga menciptakan reputasi PUPR sebagai Kementerian yang berintegritas dan melayani masyarakat.
KPK memberikan rekomendasi untuk peningkatan upaya pencegahan korupsi, termasuk intensifikasi sosialisasi dan kampanye, peningkatan integritas, dan penguatan mekanisme pengawasan internal.
Basuki menambahkan, Kementerian PUPR tidak ingin meninggalkan warisan hanya berupa infrastruktur, melainkan tata kelola organisasi yang lebih baik.
“Kalau nanti saya pensiun, saya ingin meninggalkan Kementerian PUPR tidak hanya sebagai kementerian yang membangun infrastruktur jalan tol, bendungan, dan bangunan. Lebih dari itu, saya ingin Kementerian PUPR menjadi organisasi yang kredibel dan dipercaya dengan orang-orang yang berintegritas dan kompeten,” kata Menteri Basuki.
Baca Juga: Menteri PUPR Tegaskan Tol Dalam Kota Bandung Segera Digarap: Demi Mengatasi Macet
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, penilaian integritas ini diperlukan untuk efisiensi sumber daya dan penting untuk perbaikan yang terintegrasi dengan nilai tambah.
