Infografis
Suara.com - Saat ini, pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras, seiring dengan permintaan yang semakin tinggi mengingat saat ini telah memasuki bulan Ramadan.
Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara, Jumat (15/3/2024).
Ia melakukan pengecekan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Hutalombang Padang Lawas dan Bakaran Batu Labuhan Batu, yang dilanjutkan dengan penyaluran beras Bantuan Pangan ke sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang hadir di dua lokasi tersebut.
Jokowi menekankan, untuk mencapai keseimbangan harga pangan yang ideal, baik dari sisi produsen maupun konsumen, diperlukan langkah nyata dari seluruh pihak yang terlibat.
Baca Juga: Tenang Emak-emak! Bulog Telah Guyur Stok Beras ke Minimarket Hingga Supermarket
“Kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tapi kalau harga beras naik, dimarahi ibu-ibu. Kesulitan pemerintah saat ini adalah soal mencari keseimbangan harga. Jadi yang namanya mengurusi beras untuk 270 juta penduduk Indonesia itu bukan perkara mudah. Kebutuhan kita setiap tahun sekitar 31 juta ton. Jika persediaannya kurang, maka kita perlu memikirkan bagaimana menanggulanginya. Tapi kalau produksi petani banyak, kita tenang," jelasnya.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menerangkan bahwa sebagai upaya stabilisasi harga selama bulan Ramadan, pihaknya tengah menerapkan kebijakan relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku dalam rentang waktu tertentu. Baginya, program pemerintah ini bertujuan untuk memberikan ruang agar persediaan beras dengan harga perolehan yang masih tinggi dapat dilepaskan ke pasar sepenuhnya.
“Relaksasi HET untuk beras premium, dari tanggal 10 Maret sampai 23 maret, kenaikannya Rp 1.000 per kilogram (kg). Ini karena sebelumnya, harga GKP kan lumayan tinggi. Kemudian seiring berjalannya panen dalam negeri, maka harga gabah mulai terkoreksi sekitar 2-3 minggu ke depan, sehingga dirasakan perlu relaksasi ini,” terang Arief.
Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menegaskan bahwa pihaknya telah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi kontraksi harga pangan yang ada di pasar. Ia memastikan bahwa manuver yang dilakukan pemerintah untuk stabilisasi harga beras di pasaran, telah menunjukan hasil yang cukup signifikan untuk menurunkan harga pangan.
“Harga saat ini, termasuk di Sumatera Utara pada tingkat grosir sudah mulai turun, dan untuk harga di tingkat retail beberapa sudah mulai mengalami penurunan atau setidaknya tidak terjadi penurunan namun sudah tidak ada kenaikan lagi. Dan keseimbangan harga ini betul-betul menjadi concern pemerintah untuk bisa berada di posisi yang lebih ideal lagi," ungkapnya.
Yati (58 tahun), warga Kelurahan Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, yang tak lain merupakan salah satu KPM yang hadir pada kegiatan tersebut menuturkan bahwa ia dan keluarga sangat terbantu dengan adanya program beras Bantuan Pangan ini. Menurutnya, beras yang ia terima setiap bulan membuat keluarganya memiliki pos anggaran untuk dialihkan ke keperluan lainnya.
“Beras bantuan pangan yang saya terima setiap bulan ini sangat membantu saya dan keluarga. Kebetulan suami saya penghasilannya tidak menentu. Uang yang awalnya untuk beli beras, bisa saya belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk biaya sekolah anak saya," tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, dan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Labuhan Batu Ellya Rosa Siregar.
