Rawan Terbakar di Kapal, Gapasdap Desak Pemerintah Buat Aturan Tentang Muatan Kendaraan Listrik

Iwan Supriyatna Suara.Com
Rabu, 13 Maret 2024 | 12:33 WIB
Rawan Terbakar di Kapal, Gapasdap Desak Pemerintah Buat Aturan Tentang Muatan Kendaraan Listrik
Ilustrasi kapal terbakar. [telisik.id]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Jika tidak ada tanda khusus, kita akan kesulitan mengidentifikasi itu," ujarnya.

Sebelumnya, Gapasdap telah menggelar dua kali Focus Group Fiscussion (FGD) Mitigasi Resiko Terhadap Muatan Kapal dan Muatan Kendaraan Listrik di Angkutan Penyeberangan. 

FGD diikuti oleh Ketua Dewan Penasehat Gapasdap Bambang Haryo Soekartono (BHS), Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ir Suryanto Cahyono serta Koordinator Kesyahbandaran dan Patroli Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Wahyudi beserta sejumlah asosiasi terkait. Yakni ASDP dan Asperindo. Termasuk pihak asuransi Jasa Raharja.

Tindak lanjut FGD tersebut menjadi sebuah rekomendasi panduan ekspedisi dan penanganan kebakaran kendaraan listrik.

"Hasil FGD kita rekomendasikan kepada Kemenhub agar segera membuat aturan itu mungkin bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sebagainya," ujarnya.

Ketua KNKT Suryanto pada saat itu menjelaskan bahwa perlu persiapan mitigasi risiko dalam implementasi muatan kendaraan listrik termasuk perhitungan klaim asuransi. 

Manufaktur kendaraan listrik memang melewati pengujian pengendapan di air tawar. Namun, kondisi air tawar berbeda dengan air laut yang sangat konduktif dan berpotensi menimbulkan terjadinya arus pendek pada baterai mobil listrik. Setelah terjadi thermal runway, akan diikuti ledakan.

"Setiap kendaraan harus memiliki product liability insurance, ini juga harus didiskusikan dengan perusahaan kendaraan," kata Suryanto.

Mitigasi ini penting untuk menentukan sistem manajemen keselamatan sampai pada level acceptable risk atau risiko yang bisa diterima.

Baca Juga: Toyota Diminta Tak Cuma Kembangkan Mobil Hybrid di Indonesia

"Pemerintah juga seharusnya melakukan mitigasi-mitigasi," tambahnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI