Infografis
Suara.com - Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa Direktur Hilirisasi bidang Mineral dan Batubara dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hasyim Daeng Barang, telah diperiksa oleh penyidik terkait pesanan izin tambang yang diduga diberikan oleh Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Ghani Kasuba (AGK).
"Pihak terkait diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan pemberian izin usaha kepada pihak swasta, termasuk di sektor pertambangan, tanpa melalui prosedur yang sesuai, dan atas permintaan dari tersangka AGK selaku Gubernur Maluku Utara," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa (5/3/2024) lalu.
Meskipun begitu, Ali belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai temuan yang ditemukan oleh penyidik KPK terkait izin tambang tersebut.
Selain itu, Tim penyidik KPK juga telah memanggil sejumlah pejabat terkait kasus dugaan korupsi tersebut antara lain Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Cecep Mochamad Yasin dan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Maluku Utara Bambang Heryawan.
Baca Juga: Pejabat Kementerian Investasi Dicecar KPK Soal Perizinan Tambang
Pihak KPK mengungkapkan bahwa para pihak yang dimaksud belum hadir dalam panggilan penyidik KPK untuk memberikan keterangan.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Penyidik KPK juga telah melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga dinyatakan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.
Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).
Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.
Baca Juga: Aroma Politis Menyengat Saat IPW Laporkan Ganjar ke KPK, TPN: Dipaksakan!
AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.
Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.
Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.
Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.
Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.
Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.
Teknik penyerahan uang dilakukan melalui metode tunai atau melalui transfer ke rekening penampung yang menggunakan nama bank milik orang lain atau perusahaan swasta. Penggunaan rekening penampung ini merupakan hasil dari diskusi antara AGK dan RI.
Buku rekening dan kartu ATM tetap berada di bawah kendali RI sebagai orang yang dipercaya oleh AGK. Sebagai awal, terdapat dana sekitar Rp2,2 miliar yang masuk ke rekening penampung.
Dana tersebut kemudian digunakan untuk berbagai keperluan pribadi AGK, seperti pembayaran penginapan di hotel dan pembayaran jasa dokter gigi.
Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
