Infografis
Suara.com - Mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa tidak hanya melalui pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemeritah pusat, namun perlu kolaborasi bersama seluruh lapisan birokrasi, termasuk desa. Untuk itu, dalam komitmennya mewujudkan pembangunan desa yang hebat untuk mendukung Indonesia emas di tahun 2045, Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mengunjungi desa-desa untuk mendorong proses pengadaan yang cepat, tepat dan menghasilkan manfaat.
Hal tersebut terlihat saat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP menggelar Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa di lingkungan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2024). Berkolaborasi dengan pemerintah setempat, sosialisasi tersebut dipadati oleh seluruh perangkat desa dari seluruh Kabupaten Kebumen.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala LKPP, Hendrar Prihadi (Hendi) mengajak seluruh perangkat desa untuk dapat mengembangkan potensi produk lokalnya.
“Saat ini, LKPP ini tengah mendorong seluruh pemerintah daerah untuk belanja produk dalam negeri dan produk pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi terutama yang dihasilkan oleh pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Baca Juga: LKPP RI Jadikan Provinsi Jateng Percontohan Konsolidasi Pengadaan Barang
Menurutnya, ekonomi harus dapat berputar dimana anggaran itu diberikan. Contohnya jika Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka ekonomi juga harus berputar di Kabupaten Kebumen, termasuk pemanfaatan sumber daya lokal. Dengan mendorong para pelaku usaha dalam negeri untuk ikut terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik.
Hendi menambahkan, Katalog Elektronik juga menerapkan strategi interkoneksi antara daerah dalam aktivitas PBJP. Ia mencontohkan, dengan Katalog Elektronik, maka desa yang memiliki keunggulan dalam sentra industri dapat membeli produk makanan dari yang desa lainnya, yang memiliki keunggulan di sentra jajanan pasar.
“Silakan para perangkat daerah memanfaatkan platform Katalog Elektronik ini dengan sebaik-baiknya, dorong pelaku usaha lokalnya untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat dikonsumsi oleh pemerintah. Katalog ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penjualan para pelaku usaha lokal,” pungkas Hendi.
Melalui kegiatan ini, LKPP berharap, nantinya proses pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari Dana Desa dapat mengikuti kebijakan dan regulasi yang telah disusun oleh LKPP.
Sementara itu, Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto mengungkapkan, sosialisasi PBJ di Desa dapat memberikan wawasan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, dan tepat aturan bagi SDM PBJ Aparat Desa dan dapat mendorong peningkatan penggunaan produk lokal yang bersumber dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi di lingkungan Kabupaten Kebumen.
Baca Juga: Puan Maharani: Perlu Pasar Nasional yang Kondusif untuk Memperkuat Perekonomian Bangsa
“UMKK kita digunakan untuk kita, tolong komunikasikan dengan LKPP agar pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kebumen, baik Pemerintah Kabupaten dan desa dapat menggunakan Katalog Elektronik Lokal, supaya anggaran pemerintah desa itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat dan menumbuhkan perekonomian desa, serta mengurangi beban manajerial Kepala Desa. Pengadaannya terbuka, sistemnya terbuka dan sudah dilaksanakan dengan baik maka tidak perlu lagi khawatir (muncul masalah di kemudian hari),” kata Arif.
