Suara.com - Program makan siang gratis besutan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sepertinya mulai siap berjalan. Padahal, Prabowo-Gibran belum secara resmi menjadi pemimpin negara.
Namun, program makan gratis ini telah masuk dalam pembahasan rancangan penganggaran dalam APBN 2025. Bahkan, daerah tujuan awal telah ditentukan untuk jalankan program tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, program makan siang gratis ini tidak dijalankan secara serentak, tetapi dibagi beberapa tahap. Tahap pertama, bilang dia, akan diberikan ke balita hingga ibu hamil di daerah-daerah tertentu.
Kemudian, tahap kedua, bisa diberikan kepada para siswa-siswi SMP yang memiliki tingkat stunting yang tinggi. Hanya, saja, Airlangga memastikan program ini berjalan pada 2025.
Baca Juga: Kenapa BLT Rp 600 Ribu Hingga Kini Belum Cair? Begini Kata Menko Airlangga
"Sehabis ini bisa dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan," ujar Airlangga, seperti yang dikutip, Rabu (28/2/2024).
Baca Juga
Erick Thohir Bilang Begini Jika Diajak Prabowo-Gibran Jadi Menteri Lagi
Ketua Dewan Pengaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 ini melanjutkan, biaya program makan gratis juga telah ditentukan sebesar Rp 15.000 per anak di seluruh wilayah Indonesia.
Namun demikian, Airlangga masih ingin menyeleraskan data Kementerian Kesehatan terlebih dahulu agar penerima bisa tepat sasaran.
"Kita kan sudah tahu bahwa misalnya ada ibu hamil itu sudah ada programnya sekarang di Kementerian Kesehatan dan Juga balita adalah 22,3 juta," imbuh Airlangga.
Baca Juga: Menko Airlangga Tepis Omongan Hasto soal Sri Mulyani Bertemu Megawati untuk Bicarakan Isu Mundur
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Hari Wibowo menambahkan, daerah utama yang dituju untuk program makan siang gratis ini yaitu di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
Dia juga memberi catatan bahwa, pelaksanaan program makan siang gratis ini harus melihat kesiapan daerah.
"Anggaran tentu harus disiapkan, tapi kami juga melihat kesiapan sistem di daerah," pungkas dia.