Cek Fakta
Suara.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyebut, impor pakaian bekas ilegal masih menjadi masalah yang serius di Indonesia hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas.
Hanung Harimba Rachman, Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, menjelaskan bahwa penegakan hukum yang lebih ketat sangatlah penting karena impor ilegal tersebut dapat mengganggu stabilitas pasar domestik dan merusak perekonomian negara.
“Tidak hanya thrifting, impor-impor ilegal juga masih banyak. Kalau saya lihat, kalau dulu dianggap subversif kegiatan, kebocoran itu, karena itu menghancurkan ekonomi kita,” kata Hanung kepada wartawan pada Jumat (23/2/2024) lalu.
Saat ini, pemerintah sudah memperketat aturan impor dengan memindahkan pengawasan barang dari post-border (pengawasan yang dilakukan setelah keluar kawasan pabean) ke border (pengawasan dilakukan di dalam kawasan pabean sebelum barang dilepaskan).
Baca Juga: KemenkopUKM Ungkap Manfaat Credit Scoring KUR Tanpa Agunan untuk UMKM
Namun demikian, kata Hanung, masih butuh waktu untuk memastikan apakah kebijakan mengubah post-border efektif dan berhasil. Sebab, menurutnya, masih banyak penyalahgunaan yang terjadi di lapangan.
“Karena masih banyak juga penyalahgunaan, mungkin fasilitas, itu juga salah satunya perlu dicek, penyalahgunaan fasilitas impor. Mesti kita lihat,” ujarnya, dikutip dari Antara.
“Seharusnya itu penegakan (hukum) dan pengawasannya lebih ketat lagi. Ini demi industri kita, demi bangsa kita,” ujar dia.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Senin (19/2) lalu mengatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor kembali menjamur di pasaran, meskipun pemerintah sudah melarang peredaran barang bekas impor.
“Mulai muncul lagi. Beberapa UMKM kami di sektor konveksi itu sudah mulai ada keluhan,” ujar Teten.
Baca Juga: Simulasi Thrifting, Simulakra dan Konsumerisme Kelas Menengah Bawah
Menurut Kementerian Perdagangan, nilai barang bekas impor ilegal yang dimusnahkan oleh pemerintah pada 2023 mencapai Rp174,81 miliar.
