Infografis
Menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Reforma Agraria adalah upaya untuk menyusun kembali struktur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil, dengan mengatur aset dan akses untuk kesejahteraan rakyat.
Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan target penyediaan tanah untuk reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah serta legalisasi aset tanah transmigrasi.
Untuk menyelesaikan konflik agraria dan memperkuat perekonomian masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria, diperlukan strategi pelaksanaan yang adil, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Kementerian ATR/BPN telah mencatat sejumlah pencapaian dalam reforma agraria. Pertama, terkait penyelesaian konflik agraria, telah berhasil melakukan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria di 14.968 bidang atau 24 lokasi prioritas dari program Reforma Agraria.
Kedua, terkait legalisasi aset, dalam konteks tanah transmigrasi, telah tercapai legalisasi atas 221.823 bidang tanah, dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mencapai pendaftaran atas 32.752.528 bidang tanah.
Sementara dalam hal redistribusi tanah pada lahan bekas hak guna usaha, tanah telantar, dan tanah negara lainnya, Kementerian ATR telah mencatatkan capaian 2.271.442 bidang tanah. Untuk redistribusi tanah terkait pelepasan kawasan hutan tercapai 784.739 bidang.
Kemudian terkait penataan akses capaiannya tercatat menyentuh angka 114.900 kepala keluarga. Penataan Akses sendiri merupakan program pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
Tugas AHY sebagai Menteri ATR yang baru adalah melakukan atau mengejar percepatan reforma agraria sebelum transisi kepemimpinan nasional pada 20 Oktober 2024, terutama soal penataan akses.
Mengapa penataan akses menjadi penting? Karena inilah salah satu tujuan sebenarnya dari reforma agraria. Selain melindungi aset masyarakat, reforma agraria juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Berseteru Gegara Diduga Ingin Kudeta Demokrat, Moeldoko 'Raib' saat AHY Dilantik Jokowi di Istana
Menteri ATR/Kepala BPN AHY tentunya harus mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan penataan akses dalam reforma agraria, minimal dengan menggencarkan sosialisasi edukasi kepada masyarakat plus mengumpulkan dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga sebagai offtaker pemberdayaan usaha masyarakat.
