Infografis
Suara.com - Presiden RI Joko Widodo mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto yang dipindahkan untuk menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa dipanggil AHY, mengambil sumpah jabatan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di hadapan Presiden RI dalam acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu (21/2).
AHY merupakan tokoh muda yang dikenal sebagai putra dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Ke-6 RI) dengan Kristina Herrawati atau yang lebih dikenal sebagai Ani Yudhoyono.
Lahir di Bandung, AHY tumbuh dengan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas. Sebagai anak perwira TNI, dia memiliki empati yang besar terhadap berbagai masalah masyarakat karena sering ikut dalam tugas dan pendidikan ayahnya.
Baca Juga: Berseteru Gegara Diduga Ingin Kudeta Demokrat, Moeldoko 'Raib' saat AHY Dilantik Jokowi di Istana
AHY lulus sebagai terbaik di SMA Taruna Nusantara dan kemudian juga meraih gelar terbaik di Akademi Militer (Akmil) serta mendapat bintang Adhi Makayasa.
Selain itu, AHY memiliki tiga gelar master, yaitu Master of Science in Strategic Studies dari Nanyang Technological University (Singapura), Master in Public Administration dari Harvard University (Amerika Serikat), dan Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University (Amerika Serikat).
Perjalanan karier AHY sejak lulus dari Akmil menempati posisi-posisi penting, mulai dari Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh, perwira seksi operasi Kontingen Garuda XXIII-A dalam misi menjaga perdamaian di sepanjang perbatasan Israel dan Libanon Selatan, dan Pada tahun 2016, AHY ditugaskan sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning. Danyon adalah jabatan terakhir dari perwira dari korps infanteri ini, dengan pangkat terakhir mayor.
Selepas dari karier militer karena pensiun dini, AHY kemudian masuk ke dunia politik ketika didaulat untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Setelah itu AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. AHY juga mendirikan The Yudhoyono Institute
Reforma Agraria
Baca Juga: Sepak Terjang Hadi Tjahjanto, Mantan Panglima TNI Kini Jabat Menkopolhukam
Sebagai Menteri ATR yang baru, AHY dihadapkan pada beberapa tugas yang menantinya, salah satunya adalah pelaksanaan "Reforma Agraria".
Menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Reforma Agraria adalah upaya untuk menyusun kembali struktur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil, dengan mengatur aset dan akses untuk kesejahteraan rakyat.
Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan target penyediaan tanah untuk reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah serta legalisasi aset tanah transmigrasi.
Untuk menyelesaikan konflik agraria dan memperkuat perekonomian masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria, diperlukan strategi pelaksanaan yang adil, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Kementerian ATR/BPN telah mencatat sejumlah pencapaian dalam reforma agraria. Pertama, terkait penyelesaian konflik agraria, telah berhasil melakukan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria di 14.968 bidang atau 24 lokasi prioritas dari program Reforma Agraria.
Kedua, terkait legalisasi aset, dalam konteks tanah transmigrasi, telah tercapai legalisasi atas 221.823 bidang tanah, dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mencapai pendaftaran atas 32.752.528 bidang tanah.
Sementara dalam hal redistribusi tanah pada lahan bekas hak guna usaha, tanah telantar, dan tanah negara lainnya, Kementerian ATR telah mencatatkan capaian 2.271.442 bidang tanah. Untuk redistribusi tanah terkait pelepasan kawasan hutan tercapai 784.739 bidang.
Kemudian terkait penataan akses capaiannya tercatat menyentuh angka 114.900 kepala keluarga. Penataan Akses sendiri merupakan program pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
Tugas AHY sebagai Menteri ATR yang baru adalah melakukan atau mengejar percepatan reforma agraria sebelum transisi kepemimpinan nasional pada 20 Oktober 2024, terutama soal penataan akses.
Mengapa penataan akses menjadi penting? Karena inilah salah satu tujuan sebenarnya dari reforma agraria. Selain melindungi aset masyarakat, reforma agraria juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri ATR/Kepala BPN AHY tentunya harus mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan penataan akses dalam reforma agraria, minimal dengan menggencarkan sosialisasi edukasi kepada masyarakat plus mengumpulkan dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga sebagai offtaker pemberdayaan usaha masyarakat.
Selain itu, seperti yang dijelaskan dalam laporan Antaranews, Menteri ATR/Kepala BPN juga harus melakukan pemberantasan mafia tanah yang cukup mengakar kuat dalam sektor agraria.
Keberhasilan Kementerian ATR dalam menyelesaikan kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir menjadi bukti bahwa kementerian itu memang serius untuk "menggebuk" mafia tanah yang sudah meresahkan masyarakat Indonesia selama ini.
Dalam kasus Nirina, Kementerian ATR/BPN yang dibantu oleh aparat keamanan berhasil merebut kembali empat sertifikat tanah milik Nirina yang telah hilang dicaplok mafia tanah serta mengembalikan sertifikat tersebut kepada pemilik sahnya.
Tugas AHY sebagai Menteri ATR baru adalah melanjutkan kebijakan “Gebuk MafiaTanah” untuk menolong korban-korban mafia lainnya dengan terus menyosialisasikan layanan pengaduan di Kementerian ATR , berkoordinasi secara lebih intens dengan aparat keamanan dan para pemangku kepentingan lainnya, serta memperkuat gerakan anti korupsi secara internal, hingga ke kantor wilayah dan kantor pertanahan di daerah-daerah.
Tugas penting lainnya yang harus dilakukan Menteri ATR/Kepala BPN baru adalah mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, terutama dalam sektor agraria dan pengadaan lahan.
