Infografis
Suara.com - Prabowo Subianto kemungkinan besar tak akan memasukkan nama Sri Mulyani dalam jajaran kabinetnya, jika dirinya secara resmi menjadi pemenang Pemilu 2024.
Hal tersebut diungkapkan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo pada awal pekan ini.
Jika benar Sri Mulyani tak masuk gerbong kabinet Prabowo-Gibran, sosok yang menduduki jabatan Menteri Keuangan nantinya haruslah dari kalangan orang yang profesional dan non partai.
"Ada beberapa orang yang bisa direkomendasikan yang penting punya kompetensi dan network yang bagus," kata Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti saat dihubungi Suara.com pada Rabu (21/2/2024).
Baca Juga: Baru Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Gercep Ganti Biodata di Akun Medsosnya
Menurut dia sosok yang menjabat sebagai bendahara negara tersebut harus yang sudah berpengalaman yang bisa memberikan solusi bagi negara tanpa adanya kepentingan.
"Saya mengharap menteri keuangan diduduki profesional bukan dari partai sehingga bisa memberi solusi tanpa ada kepentingan partai yang membebani," katanya.
Menurut dia sosok menkeu yang memiliki kredibilitas bagus akan menjadi sentimen positif terhadap kondisi pasar.
"Kalo menteri baru punya integritas bagus maka sentimen pasar akan positif. Sebaliknya kalo tidak kredibel maka sentimen negatif," pungkasnya.
Sebelumnya, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan bahwa chemistry antara Prabowo dan Sri Mulyani tak pernah selaras dan menjadi latar belakang yang kuat bahwa Prabowo tak akan menggunakan jasa Sri Mulyani sebagai menterinya.
Baca Juga: Detik-Detik Komeng Cium Tangan Titiek Soeharto, Etikanya Jadi Perbincangan
"Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) enggak jalan," ujarnya kepada media pada Senin (19/2/2024).
Meski demikian kata dia hingga saat ini belum pembicaraan terkait susunan menteri kabinet yang siapkan.
"Pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan berapa yang parpol dan berapa nonparpol," jelasnya.
Yang jelas, kata Drajad, Prabowo menginginkan para pembantunya nanti diisi oleh orang-orang yang mempunyai misi sama dalam memajukan Indonesia.
"Pak Prabowo mengatakan siapa saja yang ingin membantu Indonesia, maka akan masuk. Tapi kembali lagi, semua keputusan presiden yang dilantik nanti," pungkasnya.
