Infografis
Suara.com - Batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, serta kewenangan seluruh pihak terkait penyelenggaraan pelayanan publik harus dipahami betul. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik ketenagakerjaan.
Hal tersebut dikemukakan Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Service Excellence dan Complaint Handling Petugas Layanan di lingkungan Kemenaker di Jakarta, Selasa (20/2/2024).
"Bimtek ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan dalam melihat perspektif dinamika layanan publik ketenagakerjaan kita, " ujarnya.
Menurut Anwar, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan, seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik.
Baca Juga: Menaker Minta Peserta Pemagangan di Thailand Terus Tingkatkan Kompetensi
Bagi petugas layanan sendiri, Bimtek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada kebutuhan masyarakat dan hal apa saja yang menjadikan indikator kepuasan; tahapan serta teknik pelayanan prima; dan memahami pelayanan dari sudut pandang masyarakat.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap mengungkapkan, jumlah pengaduan yang diterima Kemnaker setiap tahun terus mengalami peningkatan.
"Allhamdulillah tahun 2023, meski belum 100 persen, kita sudah selesaikan hampir semuanya pengaduan dan konsultasi layanan ketenagakerjaan," katanya.
Urgensi Bimtek Service Excellence dan Complaint Handling Petugas Layanan dinilai penting.
"Kita perlu meningkatkan skill dan kompetensi bidang complaint handling atau penanganan keluhan masyarakat terkait ketenagakerjaan, " ujar Chairul.
Baca Juga: Kemnaker Buka Fasilitas Magang ke Jepang dan Bantuan Modal untuk Buka Usaha di Tanah Air
