Infografis
Suara.com - Sejumlah toko ritel di Tanah Air mengeluhkan kelangkaan pasokan beras yang seret menjelang pencoblosan yang tinggal dua hari lagi.
Kelangkaan pasokan beras ini terjadi usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara jor-joran memberikan bansos pangan berupa 10 Kg beras premium ke sejumlah masyarakat.
Meski demikian pemerintah membantah terjadinya kelangkaan pasokan beras ini karena program bansos Jokowi.
"Bantuan ini tidak mempengaruhi itu (pasokan)," kata Kepala Badan pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Istana Negara, Jakarta pada Senin (12/2/2024).
Baca Juga: Seruan 'Menghukum' Jokowi, HRWG: Jangan Pilih Capres-Cawapres yang Lahirkan Politik Dinasti!
Pasokan beras ke toko ritel seret belakangan ini. Mereka kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kilogram.
Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.
Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.
Akibat kelangkaan pasokan itu sejumlah toko ritel harus membatasi penjualan beras mereka.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Ikappi, Reynaldi Sarijowan mengatakan, beras premiun telah menyentuh harga yang melebihi dari harga eceran tertinggi (HET).
Baca Juga: Ahok Khawatir Jokowi Ditipu Prabowo, Dahnil Beri Pembelaan
"Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyebutkan Harga beras kini semakin tak jelas. Kami mendapati laporan untuk harga beras medium terkerek di Rp 13.500 per kilo sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp 18.500 per kilo," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Senin (12/4/2024).
Menurut Reynaldi, terdapat beberapa persoalan yang membuat harga beras yang tak kunjung menyentuh HET ini. Pertama, dia menilai pemerintah tidak serius dalam pengelolaan perberasan sejak musim tanam tahun 2022 sampai saat ini. Sehingga produktivitas beras kita datanya simpang siur.
"Kedua kami mendorong agar sinkronisasi data antara beras yang di sebarkan di masyarakat di gunakan untuk bansos dan yang disebarkan untuk pedagang pasar itu penting untuk keberlangsungan pasar agar harga dipasar tidak tinggi," jelas dia.
Reynaldi meminta, agar pemerintah berhati-hati dengan lonjakan beras dan sulitnya beras di dapati di pasar tradisional. Hal ini penting, tambah dia, sebab ini momen politik, sehingga banyak beras yang di ambil diluar pasar tradisional atau produsen besar.
"Ini yang harus di jaga oleh pemerintah untuk ke depan," pungkas dia.
