Fakta Menarik! Alasan Presiden Soekarno Dulu Ingin Pindahkan Ibu Kota Indonesia

M Nurhadi Suara.Com
Kamis, 08 Februari 2024 | 18:08 WIB
Fakta Menarik! Alasan Presiden Soekarno Dulu Ingin Pindahkan Ibu Kota Indonesia
Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah meninjau pembangunan Istana Kepresidenan dan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (21/12/2023). (Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Isu pemindahan ibu kota negara sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Bahkan dikabarkan sebenarnya sejak era Presiden Soekarno, wacana ini sudah muncul. Sekilas mengenai alasan Presiden Soekarno dulu ingin pindahkan ibukota bisa Anda cermati di sini.

Beberapa sejarawan pernah mengungkapkan hal ini, salah satunya JJ Rizal. Dilansir dari sebuah laporan, Presiden Soekarno pernah mengungkapkan mau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya.

Awal Mula Ide Ini Muncul Tahun 1957

Pemindahan ibu kota negara sejatinya sudah muncul sejak 1957, ketika Presiden Soekarno meletakkan batu pertama di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, ide yang diusung adalah pembangunan sister city untuk Jakarta dengan tujuan membagi beban ibu kota negara.

Baca Juga: Jokowi Bakal Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Gibran? Nusron Wahid: Kan Nggak Diundang Kampanye

Dikabarkan bahwa beberapa kontraktor dari Rusia sudah datang ke kota tersebut dan melakukan pembangunan jalan besar menuju Kotawaringin. Sekali lagi, ide yang muncul awalnya adalah untuk membagi beban pada kebutuhan daya tampung Jakarta, dan belum sampai pada pemindahan ibu kota.

Proyeksi Palangkaraya menjadi ibu kota negara yang baru kemudian harus pupus di era pemerintahan Presiden Soekarno, karena pada masa itu terjadi pergolakan politik besar yang berujung pada turunnya sang Proklamator dan digantikan oleh Presiden Soeharto.

Realisasi di Era Presiden Joko Widodo

Pada akhirnya pemindahan ibu kota negara benar-benar direalisasikan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meski tak luput dari pro dan kontra, nyatanya pembangunan sudah dilakukan dan diperkuat dengan regulasi legal untuk menjamin keberlangsungan pembangunan ini.

Diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, pada tahun 2022 lalu setidaknya 58% PDB yang dimiliki Indonesia ada di Pulau Jawa. Padahal pada kenyataannya, terdapat 17,000 pulau yang ada di Indonesia dan dapat dioptimalkan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum.

Baca Juga: Jejak Karier Luhut vs Ahok Soal Tudingan Jokowi Tidak Bisa Bekerja, Siapa Si Paling Kerja?

Pemindahan ini diharapkan dapat menjadi magnet ekonomi baru untuk negara, dan membagi porsi perputaran uang di negara ini. Bahkan bukan tidak mungkin perputaran akan semakin besar karena adanya kawasan industri dan pusat kesibukan baru di Ibu Kota Nusantara nanti.

Pemindahan pusat pemerintahan sendiri akan berlangsung secara bertahap, dan dimulai pada tahun 2024 ini. Rencananya beberapa kementerian strategis akan dipindahkan terlebih dahulu guna menyokong kegiatan di IKN, dan mempercepat pembangunan yang terjadi.

Kontributor : I Made Rendika Ardian

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI