Infografis
Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara empat mata beberapa waktu lalu.
Dikatakan Hasto pertemuan tersebut membicarakan soal politisasi bansos yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya, saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan Bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran di setiap Kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto di GBK akhir pekan lalu.
Asal tahu saja pada akhir tahun 2023 kemarin Jokowi memerintahkan Sri Mulyani untuk melakukan pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga mencapai Rp50,14 triliun di APBN 2024.
Baca Juga: Momen Rocky Gerung Lempar Jaket AMIN: Saya Sudah Ketemu Anies 300 Kali
Kondisi ini membuat Sri Mulyani pusing tujuh keliling, bendahara negara ini pun mau tak mau mengikuti perintah sang presiden.
Sehingga terbitlah Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Dimana, masing-masing K/L mesti menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk dialihkan.
Hasto pun menyayangkan langkah politik anggaran Jokowi ini.
"Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar," tuturnya.
Selain membicarakan politisasi bansos tersebut, Hasto juga mengatakan pertemuan itu juga membahas situasi bangsa dan negara.
Baca Juga: Jokowi Dihujani Kritik Sivitas Akademika, Anies: Koreksi Apa yang Terjadi Supaya Tidak Kebablasan
"Tentu saja, juga berbicara tentang kondisi bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal. Itu merupakan hal penting," katanya.
