Infografis
Suara.com - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka membahas tugas baru dari Presiden Joko Widodo untuk memimpin Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NEPIO).
"Kita akan mempelajarinya. Saya pribadi tidak terlalu khawatir dari segi teknologi. Namun, yang membuat saya khawatir adalah bagaimana jika terjadi gempa di area tersebut? Apakah kita sudah siap menghadapinya? Bahkan di Jepang, mereka juga mengalami kesulitan besar," ungkap Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (26/1/2024) lalu.
Ia menambahkan, butuh kedisiplinan tingkat tinggi dalam pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Meskipun masih mempertimbangkan, ia tidak ingin pemerintah dituduh menolak proyek nuklir. Luhut menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai saran yang masuk.
Baca Juga: Tantang Balik Cak Imin Soal Terima Ajakan ke Morowali, Luhut: Telepon Saya, Mau Kapan?
"Jepang saja menghadapi kesulitan meskipun sangat disiplin. Jadi, biarlah publik yang menilainya nanti. Jangan dibilang bahwa pemerintah menolak, tidak," ungkapnya.
"Kami setuju dengan segala sesuatu yang demi kebaikan republik, tetapi kami harus hati-hati dalam menilainya dan mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah kami lalui," ujarnya lagi.
Sebelumnya, penunjukan Luhut telah diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 250.k/hk.02/mem/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO. Tim ini adalah tim nasional lintas sektoral yang bertugas mempercepat persiapan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Anggota tim terdiri dari Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Menteri/Kepala Lembaga terkait, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ESDM, dan Ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).
Tim NEPIO bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN. Tim ini diinisiasi untuk mendukung pencapaian target transisi energi dan emisi nol bersih pada tahun 2060.
