Infografis
Suara.com - BUMN Peruri bersiap untuk menjadi Government Technology (GovTech) yang dalam beberapa bulan ke depan akan diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
GovTech sendiri adalah tim pengelola digital yang bertugas memandu keterpaduan layanan digital secara nasional.
Peruri sendiri telah berhasil menjalani transformasi bisnis di era digital tanpa meninggalkan kompetensi utamanya (core competence) sebagai penjamin keaslian (authenticity guarantor) dan perusahaan teknologi high security.
Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri, menyatakan kesiapan Peruri dalam mendukung pemerintah.
Baca Juga: Ini Perbedaan IKD dan Digital ID yang Diatur dalam UU ITE Terbaru
“Sebagai perusahaan penjamin keaslian serta perusahaan teknologi high security, kompetensi utama kami memberikan peran kunci dalam penugasan GovTech Indonesia. Kami siap menjadi motor penggerak dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dwina menjelaskan dengan portofolio digital capabilities yang kuat, Peruri kini siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengakselerasi transformasi digital, memberikan solusi inovatif, dan mendukung visi pemerintah menuju pelayanan publik yang lebih efisien dan terpercaya.
"Seiring perkembangan zaman yang semakin terdigitalisasi, Peruri telah mampu beradaptasi dan bertransformasi bukan hanya mempertahankan kapabilitasnya dalam teknologi security printing, tapi juga telah mengembangkan kapabilitasnya dalam bidang teknologi security digital," paparnya.
Perkembangan strategis ini terlihat dari perubahan regulasi yang berkaitan dengan Peruri, dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019. Perubahan ini mencakup penambahan kegiatan usaha Peruri di bidang jasa digital sekuriti, menandai ekspansi usaha mereka ke ranah digital.
Transformasi ini tidak hanya terbatas pada aspek regulasi, tapi juga berdampak pada produk-produk yang dihasilkan oleh Peruri. Mereka kini menghasilkan produk hybrid yang mengintegrasikan teknologi digital dalam produk cetakannya dalam rangka meningkatkan kualitas keamanan seperti Paspor Elektronik. Contoh lain dari pengembangan produk lainnya adalah meterai elektronik, yang merupakan versi digital dari produk fisiknya yaitu meterai tempel. Selain itu, Peruri telah meluncurkan berbagai layanan digital business solution seperti Peruri Sign, Peruri Code, dan Peruri Trust sejak 2019.
Baca Juga: Cara Aktivasi KTP Digital, Ternyata Gampang Banget!
Dalam mendukung inisiatif bisnis digitalnya, Peruri memiliki infrastruktur digital yang mumpuni. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian mereka di berbagai barometer, seperti digital talent yang tersertifikasi sebanyak 100%, skor III+ dalam Indeks Keamanan Informasi yang menandakan adanya jaminan keamanan data dan informasi, skor 4.06 dalam Cyber Security Maturity mencerminkan komitmen Peruri untuk memastikan tingkat keamanan yang tinggi dalam setiap interaksi digital, skor INDI 4.0 sebesar 3,05 yang menggambarkan kesiapan dalam menghadirkan solusi terkini dan inovatif, dan sertifikasi manajemen keamanan informasi ISO 27001 menunjukkan bahwa Peruri menjunjung tinggi standar internasional dalam menjaga keamanan informasi yang vital bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, mereka juga mencapai skor IT Maturity Level sebesar 3.5, yang menunjukkan kematangan teknologi informasi yang mereka miliki.
Pencapaian ini telah meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap Peruri. Pada akhir 2023, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang menunjuk Peruri sebagai Government Technology Agency atau GovTech Indonesia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan sejumlah daerah yang akan menjadi pilot project untuk penyelenggaraan transformasi digital layanan pemerintah.
"Utamanya terkait integrasi sembilan layanan prioritas, yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online," jelasnya melalui keterangan pers, Jumat (19/1/2024).
Anas menyebutkan bahwa Jokowi secara spesifik meminta pilot project ini dilakukan sebelum transformasi digital berjalan secara nasional.
“Presiden meminta ada beberapa pemerintah daerah untuk dijadikan pilot project yang sistem pelayanannya telah terintegrasi dengan baik sebelum transformasi digital berjalan secara nasional yang nantinya ditandai dengan peluncuran GovTech,” ungkapnya.
Kehadiran pilot project ini akan menjadi praktik baik dan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam menerapkan interoperabilitas layanan dasar.
Nantinya, layanan seperti kartu tanda penduduk (KTP) yang tak akan lagi dicetak seperti biasanya. Menurut dia, Jokowi sudah menginstruksikan agar lewat ''superapp'' ini, tidak ada lagi KTP yang dicetak, karena ke depannya semua sudah dalam berbentuk digital ID.
"Identitas digital dasar, yakni digital ID, seperti KTP, targetnya ke depan dari Pak Presiden tak ada lagi cetak-cetak KTP, semua cukup pakai IKD yg nanti akan bisa dibawa di hp masing-masing," ujar Azwar.
