Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak diberhentikan. Menurut Airlangga, program LPDP justru akan diperluas.
Dia menjelaskan, LPDP nantinya dimasukkan dalam program Kartu Prakerja. Sehingga, tidak hanya pendidikan saja, tetapi juga program pelatihan masyarakat.
"LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan butuh pelatihan, jadi pelatihannya dilibatkan dengan LPDP dan dilakukan revisi," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja seperti yang dikutip dari Antara, Selasa (23/1/2024).
Menko Airlangga melanjutkan, akan ada dimasukkan penugasan khusus untuk mendukung industri pariwisata. Salah satunya, rencana tourism fund yang akan dikelola oleh LPDP.
Baca Juga: Soal Pajak Hiburan, Jokowi Minta Daerah Tak Gegabah
Baca Juga: Kata Istana: Perlu Evaluasi Program Food Estate
Kendati begitu, dirinya menyebut, rencana ini masih dikaji oleh pemerintah.
"Jadi ada pengelolaan dana abadi untuk para pekerja. Jadi LPDP akan diperluas," ungkap dia..
Hal ini sejalan dengan usulan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang ingin menyempurnakan sistem LPDP. Bahkan, Presiden Jokowi sempat menyebut ingin penerima beasiswa LPDP ditambah untuk periode selanjutnya.
Oleh sebab itu, Airlangga juga mengungkap pilihan lain agar dana LPDP dialihkan ke dalam dana abadi sektor pariwisata.
Baca Juga: Menko Airlangga: Pemda Bisa Tetapkan Pajak Hiburan Bisa Lebih Rendah dari 40%
Adapun Menko Airlangga menilai sejauh ini Program Kartu Prakerja telah membantu masyarakat Indonesia yang ingin memiliki dan meningkatkan keterampilan.
Melalui sejumlah pelatihan di dalamnya, para peserta dapat mengembangkan kompetensi mereka agar siap berwirausaha dan bekerja di suatu tempat.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan bahwa sejak peluncuran perdananya pada April 2020, Kartu Prakerja telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Khususnya untuk kewirausahaan, peningkatan pendapatan serta ketrampilan digital.
Sejak periode April 2020 hingga Desember 2023, Program Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan bagi 17,5 juta orang penerima dari 514 kabupaten/kota.
"Dari statistik tampak bahwa 40 persen dari peserta Prakerja sudah kerja, 60 persen menganggur, ketika disurvei dalam periode berjalan, jadi kita tracking terus. Tapi dalam waktu satu tahun sebanyak 30 persen sudah bekerja. Dari yang sudah bekerja ini, 50 persen menjadi wirausahawan, 50 persen menjadi karyawan," terang Denni.