Diprotes Inul Darastita, Kemenkeu Jelaskan Maksud Penetapan Pajak Hiburan Hingga 75%

Achmad Fauzi Suara.Com
Rabu, 17 Januari 2024 | 08:51 WIB
Diprotes Inul Darastita, Kemenkeu Jelaskan Maksud Penetapan Pajak Hiburan Hingga 75%
Perbedaan Lapor SPT Tahunan Lewat E-Form dan E-Filling (Unsplash)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Polemik pajak hiburan terus menggema, hingga akhirnya pemerintah lewat Kementerian Keuangan mengklarifikasi masalah itu. Kenaikan pajak hiburan ini sempat diprotes oleh kalangan dunia selebriti mulai dari Inul Darastita hingga pengacara kondang Hotman Paris.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lydia Kurniawati Christyana mengungkapkan, sebenarnya pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa memang di terapkan pajak hiburan batas atas dan batas bawah. Pada batas atas dikenakan pajak hiburan 75% dan batas bawah dipatok sebesar 40%.

Menuru dia, penetapan besaran pajak ini karena jenis hiburan itu hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Dalam hal ini, pemerintah juga memberikan batas bawah pajak hiburan agar tidak menganggu omset para pelaku usaha.

"Penetapan tarif, Pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," ujarnya dalam konferensi pers seperti dikutip Antara, Rabu (17/1/2024).

Baca Juga: Protes Pajak Naik, Inul Daratista Ngaku Tak Dapat Untung dari Bisnis Karaoke

Protes Inul Daratista soal wacana kenaikan pajak direspon Sandiaga Uno (Instagram/@sandiuno)
Protes Inul Daratista soal wacana kenaikan pajak direspon Sandiaga Uno (Instagram/@sandiuno)

Kendati demikian, Lidya menyebut bahwa, pemerintah sebenarnya tarif pajak barang jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan secara umum dari 35 persen menjadi 10 persen.

"Ada penurunan tarif PBJT yang ditetapkan, karena pemerintah sangat mendukung pengembangan pariwisata di daerah," imbuh dia.

Tarif PBJT atau pajak hiburan sebesar 35 persen diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian, dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

Penurunan tarif tersebut dilakukan untuk menyeragamkan dengan tarif pungutan berbasis konsumsi lainnya, seperti makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir.

Terdapat 12 jenis hiburan dan kesenian yang terkena tarif PBJT, di antaranya tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; kontes binaraga; pameran; serta pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.

Baca Juga: Sebut Pajak Hiburan 40 Persen Bisa Matikan Pengusaha, Ketua DPRD DKI Tak Tahu Heru Budi Terbitkan Perda

Kemudian, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; panti pijat dan pijat refleksi; serta diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Sebelumnya, Inul Darastita lewat akun Twitter resminya mengeluhkan pajak hiburan yang terlalu tinggi. Awalnya, pajak hiburan hanya 25 persen tetapi direncanakan naik 40-75%.

Untuk diketahui, sebelumnya Inul menyampaikan dirinya keberatan atas rencana kenaikan pajak tersebut.

"Pajak hiburan naik dari 25% ke 40-75% sing nggawe aturan mau ngajak modyar tah!!!!," tulis Inul.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI