Infografis
Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan mengkritik kebijakan Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, terkait anggaran pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Baik PDI-P maupun Muhaimin berpendapat bahwa keputusan pemerintah untuk berutang guna membeli alutsista tidak tepat, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.
"Rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Pak Prabowo justru menambah hutang luar negeri sebesar Rp 386 triliun untuk beli alat utama sistem persenjataan (alutsista)," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024) lalu.
Menurut dia, Prabowo seharusnya percaya pada industri dalam negeri dan tidak membeli alutsista dari luar negeri. "Membangun pertahanan dari kemampuan anak bangsa dalam mengembangkan industri alutsista nasional daripada sekedar beli, beli dan beli bahkan pakai pinjaman luar negeri yang meningkat hingga mencapai Rp 386 triliun rupiah," katanya.
Baca Juga: Kronologi PDIP Solo Temukan Contoh Surat Suara untuk Simulasi Hanya Tampilkan 2 Paslon
TIdak hanya itu, Hasto juga menyoroti perusahaan yang terlibat dalam pengadaan alutsista tersebut disoroti karena dianggap memiliki keterkaitan dengan Prabowo dan diisi oleh orang-orang yang dekat dengannya.
Perbedaan mencolok terjadi antara kekuatan yang berasal dari rakyat yang berkontribusi dalam membangun pertahanan nasional dengan kemampuan anak bangsa untuk mengembangkan industri alutsista secara mandiri.
Hal ini menjadi perbandingan dengan pendekatan yang lebih bersifat pembelian, bahkan dengan menggunakan pinjaman luar negeri yang jumlahnya meningkat mencapai Rp 386 triliun.
Partai Gerindra yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjawab kritik tersebut dengan menuding pihak yang mengkritik tidak memahami persoalan geopolitik.
Disampaikan oleh Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, membeli alutsista tidak dapat disamakan dengan pembelian mi instan di minimarket. Ia menekankan bahwa memiliki uang belum tentu cukup untuk membeli alutsista, tidak secepat membeli barang sehari-hari.
Baca Juga: Sindir Program Susu Gratis Ala Prabowo-Gibran, Cak Imin: Susunya Pasti Impor, Siapa Untung?
Menurut dia, perang tidak ada yang direncanakan atau diumumkan sebelum memulai. Seperti contohnya, perang di Ukraina, ketegangan antara Hamas-Israel, dan situasi tegang di Laut China Selatan.
