Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir memberikan fasilitas terbaru kepada eselon I dan II di lingkungan Kementerian BUMN. Fasilitas itu yaitu mobil listrik sebagai kendaraan dinas untuk seluruh pejabat Eselon I dan II .
Menurut Erick, pemberian fasilitas kendaraan dinas mobil listrik bertujuan untuk menghemat penggunaan BBM.
"Ini sebenarnya menghemat 60 persen," ujar Erick saat pemberian mobil listrik di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta yang dikutip dari ANTARA, Kamis (4/1/2024).
Ketua Umum PSSI ini melanjutkan, fasilitas mobil listrik tidak hanya diberikan pada Eselon I dan II saja, tetapi akan menjadi kendaraan operasional di seluruh perusahaan BUMN.
Baca Juga: Erick Thohir Bagi-bagi Mobil Listrik ke Pejabat Teras Kementerian BUMN
Kebijakan ini selaras dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Erick menegaskan, penggunaaan mobil listrik di lingkungan Kementerian BUMN ini agar Indonesia bisa memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).
Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di IKN pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW.
Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau. Kemudian, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp.
"Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20 persen, itu bisa menuju 800 MW, itu lumayan, belum lagi hidronya," imbuh Erick.
Baca Juga: Gali Lubang Tutup Lubang, Emiten Milik Arsjad Rasjid Tarik Utang Rp4,6 Triliun
Erick menambahkan, proyek EBT wajib memiliki manfaat yang besar bagi negara, khususnya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.
"Hal seperti ini yang harus dijaga. Makanya transisi energi kita mundur 10 tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Pak Jokowi ini," pungkas Erick.