Infografis
Suara.com - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut pihaknya mendapatkan penugasan impor beras dari pemerintah sebesar 2 juta ton di 2024. Tujuan impor ini untuk memperkuat pasokan Cadangan beras pemerintah (CBP).
Adapun, CBP ini akan digunakan untuk melanjutkan pogram operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) dan juga bantuan pangan beras.
"Yang pertama kali kita harus mengisi kekurangan yang terjadi, mengembalikan ke posisi semula, dan untuk cover bantuan pangan dan SPHP 2024. Jadi kurang lebih 2 juta ton," ujarnya, di Bulog Corporate University, Jakarta, Kamis (21/12/2023).
Bayu menuturkan, Bulog akan menjaring negara-negara produsen beras mulai dari Thailand, India, China untuk bisa memenhui kuota impor tersebut.
Baca Juga: Bos Bulog Jamin Tak Ada Kelangkaan Beras Hingga Juni 2024
Tidak hanya negara tersebut, dirinya juga akan mencari sumber-sumber negara lain produsen beras imbas dari ketidakpastian pasokan beras.
"Kita sekarang mencari dari semua, dan kita cari mana yang paling sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia," beber Bayu.
Mantan Wakil Menteri Perdagangan ini pun membeberkan, skema pemenuhan impor beras bisa melalui dua skema, yaitu business to business (b to b) atau government to government (g to g).
"Enaknya Bulog kalau mau disebut, karena kita BUMN, maka pada saat g to g kita bisa, dan b to b kita bisa," kata dia.
Salah satu skema g to g yang akan dijalankan yaitu dengan India. Pasalnya, pemerintah India merubah kebijakan soal ekspor beras.
Baca Juga: Penerima Bansos Beras dari Pemerintah Ditambah, Jadi 22 Juta di 2024
"Ada lembaga baru yang mereka bentuk di India dan itu akan menjadi satu-satunya pintu masuk. Bulog sudah resmi ditunjuk pemerintah Indonesia menjadi representatif Indonesia. Sehingga Bulog sudah langsung negosiasi dengan lembaga itu," pungkas Bayu
