Infografis
Suara.com - Permasalahan kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) memerlukan keterlibatan semua kementerian dan stakeholder. Persoalan ODOL merupakan masalah kompleks yang harus ditangani dari hulu sampai hilir.
Hal tersebut juga diakui oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan (kemenhub). Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengakui pemberantasan ODOL bukan perkara mudah
Menurutnya, merampungkan masalah ODOL tidak cukup hanya melibatkan Kemen PUPR, Kemenhub dan Korlantas saja. Dia melanjutkan, diperlukan campur tangan dari kemendag, kemenperin hingga kemen ESDM, mengingat ODOL mengangkut material produk industri sampai hasil tambang.
"Kalau mau selesaikan ODOL secara komprehensif kami dikumpulkan. Kami bertiga pasti tidak akan mampu karena ujungnya di Kemendag dan Kemenperin," kata Basuki ditulis Rabu (13/12/2023).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa permasalahan truk ODOL harus diselesaikan bersama. Dia menegaskan, kemenhub tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini sendiri karena ada pihak-pihak terkait yang harus ikut mencari solusi.
Dia mengakui bahwa penertiban ODOL di Indonesia bukan perkara mudah. Oleh karena itu, kebijakan Zero ODOL yang direncanakan bergulir mulai 1 Januari 2023 belum dapat terealisasi.
Sementara, kemenperin menilai bahwa kebijakan Zero ODOL diperkirakan akan memicu kenaikan inflasi. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin, Binoni Tio Napitupulu, kebijakan Zero ODOL ini diprediksi akan menyumbang kenaikan inflasi sebesar 1,2 hingga 1,5 persen.
Dia mengatakan, kemenperin tidak keberatan dengan penerapan Zero ODOL. Meski demikian, perlu lebih diperhatikan terkait penegakan hukum perlu serta dampak-dampaknya.
"Kami sepakat Zero ODOL sangat baik. Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita," kata Binoni.
Baca Juga: Pakar Transportasi: Pola Pikir Instan Tidak Mungkin Bawa Indonesia Menuju Zero ODOL
Dia mengungkapkan, sektor industri sebenarnya sudah menyiapkan diri terkait kebijakan Zero ODOL. Namun, ketika industri sudah melakukan perencanaan yang disesuaikan penganggaran dan peraturan, terjadi pandemi covid-19 yang menghantam industri secara luar biasa.
