Infografis
Tantangan yang perlu dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem wirausaha ini adalah dengan memberikan lingkungan yang ramah kewirausahaan dari segi pengendalian risiko. Salah satu pilar utama dalam penumbuhan wirausaha berbasis risiko adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada manajemen risiko dan keterampilan pengambilan keputusan untuk membangun kesiapan menghadapi ketidakpastian dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, strategi menghadapi 5-10 tahun sebagai risiko dampak dari gempuran Artificial Intelligence (AI), atau risiko kemungkinan adanya pandemi baru seperti halnya pandemi covid-19 yang sempat melemahkan perekonomian UMKM.
Salah satu program Pemerintah di bidang pendidikan yang responsif terhadap kewirausahaan yaitu Beasiswa Kewirausahaan oleh Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP), program ini diperuntukan bagi warga negara Indonesia yang bergerak di bidang kewirausahaan untuk menempuh jenjang magister luar negeri. Konsep ini ada baiknya diadopsi oleh pemerintah daerah semisal untuk jenjang sekolah menengah atas, sehingga dapat mengasah risk taking behaviour peserta didik dan keterampilan mitigasi risiko sejak dini.
Ekosistem ramah kewirausahaan juga melibatkan aktivitas mentorship, inkubasi dan peran komunitas yang aktif dari para profesional sampai dengan dukungan pemerintah. Aktivitas ini tidak hanya memberikan panduan praktis tetapi juga memberikan inspirasi dan dukungan emosional dalam membentuk risk taking behaviour.
Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan tersebut perlu didukung dengan lingkungan yang kolaboratif. Ekosistem yang ramah kewirausahaan harus mempromosikan budaya kolaborasi. Kolaborasi membuka peluang untuk berbagi ide, sumber daya, dan risiko dalam memperkaya pengalaman, menumbuhkan jiwa berwirausaha dan mengurangi beban risiko secara bersama-sama.
Peran penting sebagai pelayan publik, Pemerintah perlu berinovasi pada kebijakan yang memberikan kemudahan dan keamanan wirausaha untuk menumbuhkan risk taking behaviour. Salah satu aspek penting yang memerlukan inovasi kebijakan yaitu dukungan pembiayaan dan jaminan berusaha. Wirausaha risk taker membutuhkan dukungan finansial yang lebih fleksibel. Disamping dana hibah dan suku bunga yang rendah, regulasi perlu mengatur skema pembiayaan yang mendorong wirausaha mengambil risiko tanpa terjebak dalam beban keuangan. Dari segi keringanan fiskal misalnya, bentuk pemberian insentif pajak kepada wirausaha pemula dapat menjadi alternatif.
Pemerintah juga dapat menciptakan program pendanaan khusus untuk proyek atau ide bisnis yang dinilai berisiko tinggi namun memiliki potensi besar dengan tujuan untuk
mendorong inovasi, memfasilitasi perkembangan bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh Small Business Innovation Research (SBIR) di Amerika Serikat, merupakan program pemerintah yang memberikan dana riset dan pengembangan kepada usaha kecil yang memiliki potensi untuk menciptakan inovasi namun dinilai memiliki risiko tinggi oleh investor. Selain itu, negara Kanada melalui Canada Accelerator and Incubator menyediakan dukungan finansial dan sumber daya lainnya kepada start-up yang berisiko tinggi.
Strategi lain untuk merangsang risk taking behaviour, Pemerintah dapat menciptakan regulasi yang bersifat early warning system khususnya bagi wirausaha skala mikro kecil dan menengah terhadap ancaman kebangkrutan. Regulasi ini dapat diimplementasikan dalam bentuk application based : Entrepreneur Report (E-Port). Nantinya aplikasi ini mampu mengkalkulasi profit and loss serta memberikan sistem peringatan terhadap ancaman shutdown.
Di sisi lain, isu dan permasalahan sosial dapat dikemas oleh Pemerintah untuk menumbuhkan risk taking behaviour melalui kewirausahaan sosial. Ini dapat menjadi cara yang efektif untuk menumbuhkan semangat berwirausaha yang memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif sebagai solusi pemecahan permasalahan sosial di masyarakat.
Baca Juga: Hadirkan Solusi Perbankan di BCA Demo Day SYNRGY Accelerator 2023
Recovery Support
