Infografis
Suara.com - Konsultan sekaligus pengamat Bisnis dan Marketing, Yuswohady mengungkapkan, pengeluaran belanja iklan pada masa kampanye dalam sejarah pemilihan umum (pemilu) 2014 dan 2019 serta proyeksi pada 2024 nanti.
Sebagai awalan, pada pemilu 2014, Yuswohady memberikan gambaran mengenai pengeluaran belanja iklan oleh kedua pasangan calon, yakni Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia juga menggambarkan belanja iklan partai politik (parpol) di televisi selama pemilihan legislatif (pileg).
Lima tahun berselang, Yuswohady mencatatkan total pengeluaran belanja iklan negara sambil merinci nilai belanja iklan politik selama pemilu pada tahun tersebut.
Berikut catatan pengeluaran iklan yang tergabung dalam risetnya yang berjudul Triple Winning Economies Marketing Outlook 2024:
Pada tahun 2014, pengeluaran iklan selama kampanye pemilihan mencapai Rp 186 miliar, dengan 5.775 spot iklan di televisi. Dalam persaingan antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla, Prabowo-Hatta mendominasi dengan porsi 50,2%, setara dengan 2.900 spot iklan, sedangkan Jokowi-Jusuf Kalla mencapai 49,8%, atau 2.875 spot iklan.
Belanja iklan partai politik selama pemilihan legislatif mencapai Rp 340 miliar. Lima partai teratas dalam anggaran iklan televisi adalah Hanura (Rp 70,5 miliar), Partai Demokrat (Rp 56,8 miliar), PAN (Rp 43,8 miliar), Golkar (Rp 39,88 miliar), dan PDIP (Rp 33,58 miliar).
![Pengamat Marketing/branding sekaligus Penulis Buku, Yuswohady berpose saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/4). [Suara.com/Muhaimin A Untung]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/04/12/80102-yuswohady.jpg)
Pada tahun 2019, sektor pemerintah dan organisasi politik masih mendominasi belanja iklan pada kuartal pertama dengan pertumbuhan mencapai Rp 2 triliun atau 11%. Kategori lain yang mengikuti termasuk layanan online (Rp 1,9 triliun), perawatan rambut (Rp 1,8 triliun), rokok kretek (Rp 1,7 triliun), dan produk instan makanan (Rp 1,5 triliun).
Lima pengiklan teratas dalam kategori pemerintah dan organisasi politik adalah Calon Presiden & Wakil Presiden dengan pengeluaran Rp 206,6 miliar, diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (Rp 93,2 miliar), Calon Legislatif (Rp 92 miliar), Partai Perindo (Rp 60,7 miliar), dan Partai Hanura (Rp 51,5 miliar).
Sementara, pada pemilu 2024 nanti, Yuswohady memproyeksikan kondisinya terlalu cepat, dan polanya terlalu
abstrak untuk dicermati. Banyak pemangku kebijakan yang mengambil kebijakan yang populis, dan tidak substansial, serta kerapkali tidak pro-bisnis.
Baca Juga: Pengusaha Pede Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik Mentereng
Ia menyebut tiga frasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi politik menjelang pemilu yakni uncertainty, unpredictable, dan volatile.
