Infografis
"Permohonan PKPU yang ditujukan kepada Termohon PKPU sebagai BUMN, yang bergerak di bidang kepentingan publik, berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37/2004 adalah tidak dibenarkan secara hukum dan tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi (non executable), di mana bukan merupakan semangat dari UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, sesuai putusan yang dibacakan hakim, maka PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan" terangnya.
Lebih jauh, kata Fernandes, patut diduga Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU juga patut dicurigai sebab bukan merupakan piutang Pemohon PKPU secara pribadi, sehingga permohonan PKPU yang diajukan tidak sesuai dengan semangat dari UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Dia menilai, keberhasilan Waskita Karya dalam menghalau 7 Permohonan PKPU merupakan bentuk nyata dari komitmen perusahaan plat merah tersebut dalam memerangi oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan PKPU untuk fungsi tidak sesuai semangatnya, yang secara tidak langsung juga menghambat pembangunan dalam negeri serta Proyek Strategis Nasional (PSN).
