Infografis
Suara.com - Plt Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Yukki Nugrahawan Hanafi buka suara terkait seruan boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Israel.
Menurut dia, boikot produk bisa membuat dunia usaha rugi, terutama pada sektor yang memberikan lapangan kerja. T
Ia menambahkan, pekerja di sektor tersebut bergantung pada perusahaan-perusahaan yang dituduh memiliki keterkaitan dengan pihak yang terlibat dalam konflik di Palestina.
"Aksi boikot yang belakangan marak terjadi, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah berdasarkan latar belakang perlindungan kepentingan nasional dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif dengan mengarusutamakan perlindungan kepentingan nasional," kata dia, dalam keterangan resminya yang dikutip Suara.com pada Kamis (30/11/2023).
Baca Juga: Pasukan Hamas yang Ditahan Dipaksa Dengarkan Lagu Kebangsaan Israel
Ia menegaskan, tujuan dari campur tangan pemerintah adalah agar tercipta kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif, dengan memprioritaskan perlindungan kepentingan nasional.
Terkait dengan daftar merek produk yang diduga terafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik, Kadin mengacu pada pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan tidak pernah merilis daftar produk terbukti terafiliasi dengan pihak konflik di Timur Tengah.
Ia menambahkan, Kadin mengutuk segala bentuk kekerasan dan penindasan, termasuk yang terjadi di Palestina.
Namun demikian, Yukki juga menyampaikan netralitas dalam isu geopolitik, dengan fokus pada pengembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) memperingatkan bahwa seruan boikot dapat menggerus pendapatan sektor ritel lebih dari 50 persen, berdampak besar pada rantai pasokan dari hulu ke hilir, dan dapat menyebabkan penurunan ekonomi dan PHK.
Baca Juga: Brigade Al Qassam Umumkan Tiga Sandera Israel Tewas Akibat Serangan Udara
Uswati Leman Sudi selaku Sekretaris Jenderal AP3MI, mendukung langkah-langkah kemanusiaan dan meminta pemerintah untuk tegas dalam menanggapi situasi ini untuk mencegah dampak yang lebih lanjut.
