Suara.com - OPPO Manufacturing Indonesia produsen alat telekomunikasi handphone dituding belum memenuhi batasan soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang sesuai di Indonesia. HP asal Tiongkok tersebut pun dituding juga belum mematuhi pengelolaan limbah industri.
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris usai melakukan pertemuan dengan pihak OPPO disalah satu pabrik perakitannya di Banten seperti dikutip dari laman resmi DPR RI Kamis (30/11/2023).
Andi Yuliani Paris mengemukakan, produsen gawai OPPO yang beroperasi ini, merupakan industri perakitan. Komponen produknya juga masih banyak diimpor.
OPPO Manufacturing Indonesia dinilai masih belum menerapkan TKDN, khususnya di komponen yang bersifat high-tech, seperti motherboard. Bahkan, produsen gawai terbesar di Indonesia itu belum memiliki standar khusus dalam pengelolaan limbah
Baca Juga: 8 Kelebihan dan Kekurangan Oppo Reno10 5G, HP Midrange Laris dengan Kamera Selfie 32 MP
Walau pihak OPPO mengaku sudah memenuhi TKDN sebesar 35 persen, namun menurut Andi, itu hanya sebatas bahan baku pengemasan berupa plastik, dus, dan lain-lain.
"Itu bukan komponen inti dari handphone. Yang kita butuhkan adalah motherboard atau yang sifatnya high technology seperti litium untuk baterai. Industri baterai juga harus jelas perkembangannya kalau ingin mendukung perkembangan industri tekekomunikasi di Indonesia," papar Andi.
Anggota F-PAN DPR ini menilai bahan kaca gawai ini juga masih diimpor dari China. Karena itu, fakta tersebut jadi masukan bagi Kementerian Perindustrian, agar dalam pengembangan industri apa pun, tidak menjual bahan bakunya ke luar negeri, lalu dibeli lagi oleh Indonesia dalam bentuk produk jadi.
Sementara soal pengelolaan limbah, pihak OPPO mengaku belum memiliki proper khusus. Menurut Andi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mengawasi ini. "Level pengelolaan limbah itu untuk mengetahui pengelolaan limbah dengan baik. Limbah plastik dan kaca dari industri ini harus bisa diolah kembali," harap Andi.
Baca Juga: Korban Mafia Tanah di Riau Jahit Mulut, DPR Desak Jokowi Segera Tuntaskan Masalah Mereka