Infografis
Suara.com - Kabar menengenai kejadian ekspor batok kelapa dan serat kayu yang terkendala bea cukai terus bergulir. Ekspor yang sempat menjadi primadona di media sosial ini mengalam ganjalan lantaran dinilai belum memenuhi syara.
Selain ramai dibahas di media sosial, isu ini juga mendapat perhatian dari Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo. Pihaknya merespon keluhan dan kasus ini, yang dirasa dihambat oleh Dirjen Bea Cukai. Isunya bahkan pihak pengusaha kecil diharuskan membayar sejumlah uang yang cukup besar untuk meneruskan pengirimannya.
Ramai di Media Sosial X
Kabar ini ramai karena viral di X, dan dibahas oleh akun cukup besar, @mazzini_gsp. Dalam cuitannya ia menyampaikan permintaan bantuan pada pihak Bea Cukai RI, Bea Cuai Priok, dan Yustinus Prastowo.
Disampaikan bahwa upaya ekspor produk berupa batok kelapa dan serat kayu mengalami kendala di bea cukai dan diharuskan membayar sejumlah Rp118 juga jika ekspor ingin dilanjutkan. Jika tidak maka produk yang ditahan ini akan disita.
Mengingat pihak yang melakukan ekspor adalah UMKM, akun tersebut menyampaikan justru hal ini adalah sebuah hal yang kontra produktif. Pasalnya geliat ekspor dari UMKM ini baru mulai tumbuh, bahkan sejak pengurusan izin telah cukup sulit, dan produk belum sampai terjual. Mengapa kemudian diharuskan membayar nominal yang jumlahnya cukup besar untuk skala UMKM?
Respon Bea Cukai RI
Akun resmi Bea Cukai RI telah memberikan respon terhadap cuitan vial tersebut. Bea Cukai menyebut, CV Borneo Aquatic melakukan ekspor dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 593978 pada tanggal 20 September 2023.
"Pada tanggal 23 September 2023, diterbitkan Nota Hasil Intelijen yang berisi indikasi salah pemberitahuan, dugaan adanya jumlah/jenis barang lain yang tidak diberitahukan pada PEB, dan salah HS Code untuk menghindari ketentuan larangan/pembatasan," sambung Bea Cukai.
Baca Juga: LPKR Dukung UMKM dan Generasi Muda Melalui Program PASTI
"Dapat disimpulkan bahwa jumlah dan jenis barang sesuai dengan pemberitahuan, barang tidak terkena ketentuan larangan/pembatasan namun klasifikasi pos tarif atau HS Code kurang tepat. Atas eksportasi tersebut dilakukan penanganan lebih lanjut yakni pembatalan PEB," ujar Bea Cukai.
