Infografis
Suara.com - Viral ada video di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diminta iuran untuk pemenangan salah satu pasangan capres dan cawapres. Iuran itu mengarah ke pemenanganan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku belum tahu dan irit bicara terkait video viral tersebut.
"Wah saya belum mendengar, nanti kita cek," kata Anas di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Anas juga tidak menanggapi terkait adanya delapan organisasi kepala desa yang hanya mengundang pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia langsung berjalan menaiki mobil dinasnya sambil melontarkan senyum kepada para awak media.
Baca Juga: Keuntungan Bagi ASN/PNS yang Mau Pindah ke IKN Nusantara Tahun 2024
ASN Akui dapat arahan Bupati
Sebelumnya, video viral itu beredar di media sosial X yang mana, ada seorang perempuan yang berseragam PNS Pemerintah Kabupaten Boyolali mengakui dapat arahan dari bupati agar memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Bahkan, wanita tersebut juga mengaku ditarik iuran untuk biaya pemenangan. Jika tidak membayar, maka akan diancam pindah dari tempat tinggalnya.
Video terbaru dari akun @PartaiSocmed memperlihatkan ada video belasan orang yang diduga PNS Boyolali mengembalikan uang iuran di satu ruangan.
"Karena kita sudah bulat untuk dibubarkan, kita bubarkan. Kemudian uang yang sudah terkumpul kita bagikan," kata pria berkemeja hitam yang membacakan kesimpulan rapat.
Baca Juga: Perbandingan Gaji PNS vs Pegawai BUMN, Mana yang Lebih Besar?
"Setelah kita tidak ada organisasi ASN Paguyuban ini, nek panjenengan ada sikap, tindakan, perilaku, gerakan, mengarah ketidaknetralan menjadi tanggung jawab masing-masing," lanjutnya.
PDIP Buka Suara
DPD PDIP Jateng akhirnya buka suara setelah menginvestigasi hebohnya video tersebut. Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto menjelaskan, pihaknya melakukan investigasi untuk mencari kebenaran video tersebut.
"Pernyataan itu didesain atau fakta? Kita juga masih tanda tanya bos, bahkan kemarin ada yang bersalaman dengan Ibu (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri) saja ada yang mendesain, faktanya tidak begitu,” kata Bambang Wuryanto dilansir dari ANTARA, Minggu (19/11/2023).
Dia memaparkan, PDIP akan memberikan tanggapan dan klarifikasi secara resmi jika video rekaman ASN Boyolali tersebut terbukti merupakan fakta.
"Kalau sudah benar itu fakta, baru kita tanggapi, tapi kalau belum fakta jangan ditanggapi. Kalau ditanggapi berarti saya terjebak dalam urusan yang belum pasti," imbuh dia.
Tanggapan Gibran
Calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka ikut menanggapi kabar tak sedap jelang Pilpres 2024. Ia meminta agar masalah-masalah seperti anggota polisi yang tak netral dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
"Ya dibuktikan aja. Kalau ada bukti ya dilaporkan, gitu aja," pungkas Gibran.
